RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, RANTAU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tapin terus memperkuat pengawasan demokrasi berbasis masyarakat melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif.
Program tersebut kini memasuki tahap pelaksanaan dengan melibatkan 20 peserta terpilih yang mayoritas berasal dari kalangan generasi muda atau Gen Z.
Anggota Bawaslu Tapin, Ahmad Fadzrul Rahman mengatakan, para peserta nantinya dipersiapkan menjadi bagian dari pengawasan partisipatif dalam menjaga kualitas demokrasi dan pemilu.
“Sudah berjalan tahapannya dan 20 orang sudah terpilih. Mereka hampir rata-rata Gen Z,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Menurut Ahmad, program ini membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk ikut terlibat aktif mengawasi jalannya pemilu. Peserta akan dibekali berbagai pengetahuan kepemiluan, mulai dari cara melakukan pengawasan hingga mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran.
Tak hanya memahami teknis pengawasan, peserta juga didorong memiliki keberanian, kepedulian, dan integritas dalam menjaga demokrasi agar tetap sehat dan berkualitas.
“Mereka yang sudah terpilih akan melaksanakan pembelajaran mandiri melalui website dan modul yang telah disiapkan,” jelasnya.
Selama proses pembelajaran mandiri, peserta juga diminta membuat catatan-catatan kritis terkait berbagai persoalan demokrasi dan kepemiluan.
Setelah itu, para peserta dijadwalkan mengikuti pembelajaran tatap muka pada 6 Juni mendatang. Kegiatan tersebut berlangsung sehari penuh dengan pembahasan materi yang sebelumnya telah dipelajari secara mandiri.
Ada lima materi utama yang diberikan dalam pendidikan tersebut, yakni pencegahan pelanggaran dan sengketa, teknis penanganan pelanggaran, teknis pelaporan sengketa, teknis gerakan partisipatif, hingga penguatan gerakan komunitas.
Ahmad menjelaskan, tugas dan fungsi peserta setelah pendidikan selesai akan dibahas lebih lanjut melalui rapat tindak lanjut.
“Nanti akan ada kegiatan yang memungkinkan secara fungsional ataupun kelompok untuk pengawasan partisipatif,” katanya.
Para peserta nantinya diharapkan mampu menjadi agen pendidikan demokrasi di tengah masyarakat, sekaligus berperan aktif dalam pencegahan potensi pelanggaran maupun sengketa pemilu.
“Semoga output-nya nanti benar-benar bisa melaksanakan fungsi-fungsinya secara maksimal dalam menjaga demokrasi,” pungkasnya.
Editor : Eddy Hardiyanto