Upaya itu dilakukan melalui silaturahmi dan koordinasi dengan sejumlah partai politik di Batola, di antaranya DPC PKB dan DPD PKS Barito Kuala, belum lama tadi.
Ketua Bawaslu Barito Kuala, Muhammad Syaifi mengatakan, konsolidasi demokrasi tersebut merupakan bagian dari penguatan pengawasan pemilu di luar tahapan.
"Melalui silaturahmi ini, kami ingin membangun koordinasi, sinergitas dan kolaborasi dengan partai politik, khususnya dalam pendidikan politik kepada masyarakat serta penguatan demokrasi yang berintegritas," ujarnya.
Menurutnya, tantangan demokrasi ke depan semakin kompleks. Mulai dari potensi politik uang, penyebaran hoaks hingga isu netralitas aparatur negara.
"Karena itu diperlukan komitmen bersama antara penyelenggara pemilu dan partai politik untuk menjaga kualitas demokrasi," terang Syaifi, Jumat (8/5).
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Batola, Rizkia Fauzah menegaskan, pencegahan pelanggaran pemilu tidak bisa hanya dilakukan Bawaslu semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif partai politik.
"Melalui konsolidasi ini, kami mendorong agar setiap tahapan berjalan sesuai regulasi dan mampu meminimalisir sengketa proses pemilu,"jelasnya.
Ia menambahkan, kesiapan partai politik dalam memahami aturan serta tertib administrasi sangat berpengaruh terhadap kelancaran tahapan pemilu mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). "Mulai dari pembaruan kepengurusan, keanggotaan hingga keterwakilan perempuan," tambah Fauzah.
Editor: Sutrisno
Editor : Arief