RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, AMUNTAI – Polemik antrean panjang dan pelayanan bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi sopir truk di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRD.
Jumat (8/5/2026), pimpinan dan anggota DPRD HSU bersama Bupati HSU turun langsung melakukan monitoring ke SPBU Tayur guna melihat kondisi di lapangan.
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD HSU dan Persatuan Buhan Sopir Truk HSU terkait distribusi serta pelayanan solar subsidi yang selama ini dikeluhkan para sopir.
Rombongan dipimpin langsung Bupati HSU H Sahrujani didampingi Wakil Bupati Hero Setiawan. Turut hadir Ketua DPRD HSU H. Fadilah, Wakil Ketua DPRD HSU H. Ahmad Al Gifari, Ketua Komisi II H. Mukhsin Haita, sejumlah anggota dewan, jajaran Polres HSU, serta Asisten III Setda HSU.
Di lokasi, rombongan meninjau langsung antrean kendaraan, mekanisme pengisian solar subsidi, hingga koordinasi antara pengelola SPBU dengan para sopir truk.
Sejumlah sopir tampak menyampaikan keluhan terkait antrean panjang dan pelayanan BBM yang dinilai belum maksimal.
“Masalah solar subsidi sangat penting untuk dikawal pak,” ujar salah seorang sopir kepada rombongan.
Bupati HSU H. Sahrujani menegaskan pemerintah daerah tidak ingin persoalan distribusi BBM mengganggu aktivitas masyarakat maupun angkutan barang yang menjadi penopang roda perekonomian daerah.
“Kami ingin memastikan pelayanan distribusi BBM berjalan tertib, adil, dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan,” tegasnya.
Menurutnya, hasil monitoring tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama agar pelayanan di SPBU semakin tertata dan kondusif.
Sementara itu, Ketua DPRD HSU H Fadilah memastikan pihaknya akan terus mengawal hasil kesepakatan RDP agar benar-benar diterapkan di lapangan.
“DPRD akan terus melakukan pengawasan sehingga aspirasi para sopir truk tidak hanya berhenti di ruang rapat, tetapi benar-benar ada solusi nyata,” ujarnya.
Monitoring tersebut diharapkan menjadi langkah konkret untuk meredam persoalan distribusi solar subsidi di HSU sekaligus menjaga stabilitas pelayanan BBM bagi masyarakat dan pelaku transportasi.
Editor : Eddy Hardiyanto