RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Kotabaru – Persoalan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Kotabaru kian pelik. Kebijakan yang terlampau kaku di lapangan justru dinilai mulai mencekik urat nadi ekonomi masyarakat kecil, terutama para nelayan dan pengguna alat transportasi laut, Rabu (6/5).
Kritik pedas ini dilontarkan anggota DPRD Kotabaru, H Kadir. Dalam sebuah forum rapat belum lama tadi, politisi ini mengecam kondisi antrian SPBU yang mengular serta sulitnya akses BBM bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota.
H Kadir menyoroti nasib para nelayan bagang dan pemilik speedboat yang kesulitan mendapatkan pasokan BBM.
Menurutnya, aturan yang ada saat ini tidak realistis jika diterapkan tanpa melihat kondisi geografis Kotabaru yang kepulauan.
"Pertanyaan saya, bagaimana dengan nasib speedboat? Bagaimana dengan nelayan bagang? Apakah mereka harus mengangkat mesin gensetnya ke SPBU atau menaikkan speedboat mereka ke darat hanya untuk mengisi bensin?" cetus H Kadir.
Ia menegaskan, mustahil bagi nelayan untuk membawa armada laut mereka langsung ke pompa bensin. Hal ini membuat peran pelangsir atau penyalur kecil di pesisir menjadi sangat krusial, namun saat ini posisi mereka justru terjepit aturan.
Kondisi di lapangan menunjukkan pemandangan yang memprihatinkan. Antrean kendaraan roda dua di SPBU tampak menumpuk luar biasa karena ketakutan masyarakat akan kelangkaan stok. Apalagi, jam operasional SPBU yang terbatas menambah beban masalah.
"Jam 3 sore SPBU sudah tutup, stok habis. Kalau masyarakat perlu minyak jam 5 sore, bagaimana. Mau dorong mobil," ujarnya menyindir.
H Kadir mendesak agar Pertamina dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru segera berkolaborasi mencari solusi, bukan sekadar melarang tanpa memberikan jalan keluar.
Ia meminta adanya regulasi yang mengatur agar pelangsir atau penyalur di tingkat bawah tetap bisa beroperasi secara legal dan teratur demi menjamin ketersediaan energi bagi warga pelosok.
Bagi H Kadir, perdebatan soal aturan tidak boleh mengabaikan hajat hidup orang banyak. Ia meminta pemerintah tidak terlalu banyak berteori sementara masyarakat di bawah sudah mulai menjerit.
"Kita ingin semua bisa jalan, masyarakat bisa hidup, BBM terjamin. Jangan hanya bicara aturan ini-itu tapi di lapangan macet total. Saya minta Pertamina dan Pemkab duduk bersama lagi, carikan cara supaya pasokan ke nelayan dan warga tetap lancar," pungkasnya.
Editor : Arif Subekti