RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, AMUNTAI – Ratusan sopir truk “mengepung” kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Senin (4/5/2026) sore. Aksi ini dipicu kelangkaan dan melonjaknya harga BBM bersubsidi jenis bio solar yang kian menekan pelaku usaha angkutan.
Sebagai bentuk protes, satu unit truk diparkir di halaman gedung dewan dengan bak diangkat tinggi—simbol kondisi usaha yang “terjepit”.
Aksi yang digelar Persatuan Buhan Sopir Truk HSU (PPBST HSU) itu berlanjut ke rapat dengar pendapat (RDP) yang menghadirkan berbagai pihak. Mulai dari Ketua DPRD HSU H. Fadilah, Bupati H. Sahrujani, Kapolres AKBP Agus Nuryanto, hingga perwakilan SPBU dan Tim Satgas BBM.
Ketua PPBST HSU, Gajali Rahman, mengungkapkan kondisi di lapangan sudah sangat memukul para sopir.
“Operasional terganggu, biaya naik, penghasilan turun. Ini sangat memberatkan kami,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, para sopir menyuarakan sejumlah tuntutan tegas: ketersediaan BBM yang terjamin, distribusi yang adil, hingga harga yang sesuai ketentuan.
Mereka juga mendesak penambahan kuota bio solar, penertiban pungutan liar, serta penghapusan praktik antrean tidak manusiawi yang memaksa sopir menginap di SPBU.
Salah satu sopir, Ali, meminta sistem distribusi dibenahi total.
“Kami ingin satu barcode untuk satu kali pengisian, antrean yang wajar, dan prioritas bagi sopir lokal,” ujarnya.
Tak hanya itu, para sopir juga menyoroti praktik di tingkat pengecer. Mereka mendesak adanya transparansi harga dan pengawasan ketat agar tidak terjadi permainan harga.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD HSU, H. Fadilah, mengakui kondisi distribusi BBM di daerahnya memang bermasalah.
“Ini serius. Manajemen distribusi harus segera dibenahi,” tegasnya.
Ia bahkan mengungkap ketimpangan distribusi antar-SPBU. Di wilayah Tayur, suplai bisa mencapai 15 kali dalam sebulan, sementara di Banjang hanya lima kali—meski kapasitas pengiriman sama.
Bupati HSU, H. Sahrujani, menyatakan siap turun tangan memfasilitasi tuntutan sopir, termasuk mengupayakan penambahan kuota BBM bersubsidi.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD HSU, H. Mukhsin Haita, menegaskan tidak boleh ada permainan harga di SPBU.
“Kalau ini dibiarkan, dampaknya bisa ke inflasi daerah,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah segera memperkuat regulasi melalui peraturan bupati agar distribusi solar bersubsidi lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) HSU melalui Noril Ilham memastikan pemerintah akan terus mengawasi kondisi di lapangan.
“Pemerintah tidak tinggal diam. Kami akan terus memantau dan mengawal harga BBM,” katanya.
Kelangkaan solar ini dinilai krusial karena berdampak langsung pada distribusi barang dan roda ekonomi daerah. Para sopir berharap, aksi ini tidak berhenti di meja rapat—melainkan berujung pada solusi nyata.
Editor : Eddy Hardiyanto