RADARBNJARMASIN.JAWAPOS.COM,
BANJARMASIN – Momentum peringatan Hari Buruh dimanfaatkan mahasiswa menyampaikan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di Kota Banjarmasin. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banjarmasin mengungkap temuan di lapangan masih banyak pekerja belum menerima gaji tak sesuai ketentuan hingga tidak terdaftar BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Masih ada pekerja yang tidak menerima upah sebagaimana mestinya. Ini harus jadi perhatian serius DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan. Jangan sampai pelanggaran terus terjadi tanpa tindakan,” tegas Ketua Umum HMI Cabang Banjarmasin, Eldi Bajaosa, Sabtu (3/5/2026).
Menurutnya, lemahnya penegakan aturan menjadi salah satu penyebab kondisi tersebut terus berulang. Karena itu ia meminta DPRD bersama Dinas Ketenagakerjaan turun melakukan inspeksi ke perusahaan.
“Ini bukan sekadar soal regulasi, tapi soal kemanusiaan. Hak pekerja seperti upah layak dan jaminan sosial itu wajib dipenuhi,” ujarnya.
Eldi menilai, jika persoalan ini dibiarkan, akan berdampak pada meningkatnya ketimpangan serta menurunnya kualitas hidup buruh di Banjarmasin.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin M Isnaini menyebut aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan masukan penting, terlebih disampaikan dalam momentum Hari Buruh.
“Apa yang disampaikan rekan-rekan HMI menjadi bahan bagi kami untuk dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai fungsi pengawasan DPRD,” katanya.
Politisi Gerindra ini memastikan, DPRD akan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan.
“Kami tidak ingin Dinas Ketenagakerjaan terkesan ‘buta dan tuli’. Jika ada pelanggaran, harus segera ditindak. Ini penting untuk melindungi hak pekerja sekaligus memberi efek jera,” tegas Isnaini.
Editor : Arif Subekti