https://radarbanjarmasin.jawapos.com,AMUNTAI – DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melontarkan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam rapat paripurna, Senin (27/4), legislatif menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD HSU H. Fadilah itu dihadiri Bupati HSU H. Sahrujani, Wakil Bupati Hero Setiawan, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Perwakilan DPRD HSU, Aisha Nadela, menegaskan rekomendasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif agar roda pemerintahan berjalan akuntabel dan tepat sasaran.
Meski mengapresiasi ketepatan waktu penyampaian LKPJ, DPRD menilai capaian yang disajikan belum sepenuhnya mencerminkan dampak nyata bagi masyarakat.
“LKPJ tidak cukup hanya menampilkan serapan anggaran. Harus ada hasil konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Aisha merupakan politisi Golkar HSU, saat membacakan rekomendasi.
Sorotan tajam diarahkan pada penanganan banjir yang dinilai belum komprehensif. DPRD mendesak Pemkab HSU segera menyusun masterplan terintegrasi, mulai dari normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi.
Selanjutnya, pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti pintu air dan rumah pompa. Selain itu, sinergi lintas daerah juga dinilai mendesak untuk memastikan solusi jangka panjang.
Di bidang tata kelola keuangan, DPRD mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Namun, legislatif mendorong percepatan digitalisasi pajak dan retribusi guna menutup potensi kebocoran pendapatan, terutama di sektor pasar, parkir, dan reklame.
Sektor pendidikan dan kesehatan turut menjadi perhatian. DPRD meminta peningkatan kesejahteraan guru honorer dan tenaga pendidik non-ASN.
Di sisi lain, kualitas layanan kesehatan di puskesmas dan RSUD harus ditingkatkan, termasuk penguatan program penanganan stunting.
Tak hanya itu, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis agrominapolitan juga didorong. DPRD menilai sektor pertanian, perikanan, dan peternakan perlu diperkuat melalui penyediaan bibit unggul, pupuk, serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pun tak luput dari perhatian. DPRD meminta pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan keamanan pangan.
Selain itu, validasi data kemiskinan serta peningkatan layanan administrasi kependudukan hingga wilayah terpencil menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan pemerintah daerah.
“Rekomendasi ini kami harapkan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan, demi kesejahteraan masyarakat HSU secara menyeluruh,” pungkas Aisha.
Editor : Arif Subekti