EVALUASI PELAYANAN: Anggota Komisi I DPRD Balangan saat memimpin rapat pembahasan LKPJ 2025 bersama SKPD mitra kerja di Ruang Paripurna DPRD untuk menyoroti kualitas layanan publik dan kinerja aparatur.(Foto: Humas DPRD untuk Radar Banjarmasin)
RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, PARINGIN - Komisi I DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja intensif bersama deretan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja di Ruang Paripurna DPRD Balangan, 20-21 April 2026. Pertemuan ini difokuskan pada pembedahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Evaluasi kinerja ini melibatkan lintas sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat dan birokrasi. Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Sekretariat DPRD, jajaran Sekretariat Daerah, Kesbangpol, BKPSDM, Inspektorat, Satpol PP, hingga dinas teknis seperti Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta seluruh camat se-Kabupaten Balangan.
Dalam forum tersebut, Komisi I memberikan perhatian khusus pada tiga aspek utama, yakni efektivitas pelayanan publik, tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta ketepatan realisasi program kerja yang telah disusun sejak awal tahun anggaran 2025. Anggota dewan mencecar perwakilan SKPD mengenai sejauh mana program tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat bawah.
Anggota Komisi I DPRD Balangan, Syahbuddin menegaskan bahwa rapat ini merupakan instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah daerah. Pihaknya tidak ingin program kerja hanya selesai di atas kertas tanpa memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas layanan di tingkat kecamatan maupun desa.
"Kami ingin memastikan bahwa seluruh program yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan," kata Syahbuddin.
Selain menyoroti prestasi, Komisi I juga meminta penjelasan transparan mengenai hambatan yang dialami masing-masing instansi. Hal ini dilakukan agar DPRD dapat memberikan masukan yang tepat sasaran dalam fungsi pengawasan mereka, terutama terkait kendala teknis yang sering kali menjadi alasan lambatnya realisasi program di lapangan.
Merespons hal itu, perwakilan SKPD memaparkan capaian kinerja serta realisasi anggaran masing-masing secara bergantian. Meski mengakui terdapat beberapa kendala operasional, mereka menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada tahun berjalan.
Hasil dari pembahasan maraton selama dua hari ini nantinya akan dirumuskan oleh DPRD Balangan menjadi poin-poin rekomendasi resmi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kepentingan publik.
Editor : Fauzan Ridhani