RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, PARINGIN - Komisi II DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja intensif bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja pada 20-21 April 2026. Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk mengukur capaian pembangunan selama setahun terakhir.
Rapat yang berlangsung di ruang komisi tersebut dihadiri oleh jajaran anggota Komisi II dan perwakilan SKPD strategis. Di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, serta Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Turut hadir pula perwakilan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, hingga Badan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Fokus utama dalam evaluasi ini adalah meninjau realisasi program-program strategis yang telah menyerap anggaran sepanjang tahun 2025. Anggota dewan mempertanyakan sejauh mana efektivitas program tersebut dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah serta dampaknya terhadap pemerataan pembangunan di tingkat desa.
Anggota Komisi II DPRD Balangan, Nur Fariani menekankan bahwa pembahasan LKPJ bukan sekadar seremoni administratif, melainkan instrumen evaluasi kritis. Pihaknya ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah daerah memberikan dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Pembahasan LKPJ ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi sejauh mana program yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Nur Fariani di sela rapat tersebut.
Selain menyoroti angka-angka serapan anggaran, Komisi II juga mendesak agar pemerintah daerah lebih optimal dalam menggali potensi sektor pertanian dan UMKM. SKPD diminta untuk tidak bekerja secara monoton, melainkan harus lebih inovatif dalam merancang program yang mampu meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.
Di sisi lain, para perwakilan SKPD memaparkan capaian kinerja masing-masing, termasuk realisasi program unggulan yang berhasil dicapai. Namun, mereka juga mengakui adanya sejumlah kendala di lapangan, mulai dari keterbatasan anggaran hingga faktor teknis yang menghambat pelaksanaan beberapa kegiatan secara maksimal.
Rapat ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Balangan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai koridor perencanaan. Nantinya, poin-poin krusial dari hasil pembahasan ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai bahan perbaikan di tahun berjalan.(*)
____
Caption foto
BAHAS LKPJ: Jajaran Komisi II DPRD Balangan saat menggelar rapat kerja bersama SKPD mitra kerja untuk mengevaluasi laporan pertanggungjawaban kepala daerah tahun anggaran 2025.(Humas DPRD untuk Radar Banjarmasin)
Editor : Fauzan Ridhani