Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Balangan, Hafiz Ansyari dengan menghadirkan instansi-instansi strategis yang membidangi pembangunan fisik dan pelayanan sosial. SKPD yang hadir di antaranya Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Diskominfosan, BPBD, serta Bagian Umum, Kesra, dan Protokol Sekretariat Daerah.
Fokus utama dalam pembahasan ini adalah mengevaluasi secara mendalam pelaksanaan program kerja sepanjang tahun 2025. Anggota dewan melakukan kroscek antara capaian kinerja yang dilaporkan dengan realisasi anggaran di lapangan, termasuk memetakan kendala teknis yang menghambat proyek-proyek strategis.
Ketua Komisi III DPRD Balangan, Hafiz Ansyari menegaskan pembahasan LKPJ merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk menjamin program Pemerintah tidak hanya sekadar terealisasi secara administratif, tetapi juga fungsional. Pihaknya memberikan catatan khusus pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan mobilitas dan keamanan warga.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, kami juga menyoroti beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan perbaikan ke depan," ujar Hafiz Ansyari.
Beberapa isu krusial yang mencuat dalam rapat tersebut meliputi percepatan pembangunan infrastruktur jalan, optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup, hingga kesigapan penanggulangan bencana melalui BPBD. Komisi III mendesak agar dinas teknis lebih responsif terhadap keluhan masyarakat terkait fasilitas publik yang rusak atau belum tersentuh perbaikan.
Di sisi lain, perwakilan SKPD memaparkan ringkasan capaian kinerja mereka sembari menjawab rentetan pertanyaan kritis dari anggota dewan. Masukan-masukan yang berkembang dalam forum ini diakui menjadi bahan evaluasi penting bagi instansi pemerintah untuk membenahi pola kerja di sisa tahun anggaran berjalan.
Hasil pembahasan ini nantinya akan dikristalisasi menjadi rekomendasi konstruktif dari DPRD Balangan. Dokumen rekomendasi tersebut diharapkan menjadi kompas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan performa pembangunan dan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.
Editor : Fauzan Ridhani