BANJARMASIN – Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Kota Banjarmasin agak berbeda pada tahun ini. Tak lagi menggunakan mekanisme pemungutan suara (voting) dalam menentukan ketua, dan beralih ke sistem uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Muscab yang digelar di Hotel Aria, Rabu (8/4) sore itu, bahkan digabung antara Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan padatnya agenda Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Kalimantan Selatan (Kalsel) yang harus berkeliling ke seluruh daerah.
Mantan Ketua DPC PKB Banjarmasin, Hilyah Aulia, menjelaskan, sistem baru ini dirancang untuk melahirkan pimpinan yang benar-benar berkualitas.
“Seleksi dilakukan dua tahap. Pertama tes kompetensi untuk mengukur kemampuan manajerial dan visi politik. Kedua wawancara serta penandatanganan kontrak komitmen kerja,” ujarnya.
Menurutnya, skema tersebut memastikan calon ketua tidak hanya kuat secara kapasitas, tetapi juga memiliki loyalitas dan integritas dalam membesarkan partai. Dalam proses penjaringan, DPW PKB membentuk Tim 5 yang bertugas memetakan kandidat di seluruh Kalimantan Selatan. Hasil pemetaan itu kemudian direkomendasikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Jakarta. Minimal jumlah kandidat tiga orang
“Nama-nama yang sudah dipetakan akan mengikuti psikotes, uji kelayakan, dan uji kepatutan. Setelah itu dibawa ke DPP untuk penentuan akhir,” jelas Sekretaris DPW PKB Kalsel itu.
Untuk wilayah Banjarmasin terdapat lima nama, yakni Hilyah Aulia, Dedy Sopyan, Zainal Hakim, Nanang Rahman Riduan, dan Feri Hidayat.
"Keputusan akhir tetap berada di tangan DPP PKB melalui Tim 5 tingkat pusat, setelah seluruh tahapan dilalui para kandidat," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan perubahan sistem ini sejalan dengan upaya memperkuat kualitas kader di daerah. Ia mengaku membawa mandat langsung dari Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar.
“Kader PKB harus hadir setiap saat di tengah rakyat. Jangan menjadi tamu lima tahunan yang hanya muncul saat butuh suara. Buktikan kerja nyata secara konsisten di lapangan,” tegasnya.
Wakil Ketua DPR RI itu menekankan, konsistensi pelayanan kepada masyarakat merupakan jati diri PKB. Kehadiran kader tidak boleh bersifat musiman, melainkan harus menjadi gerakan nyata yang terus dirasakan masyarakat. “Ini yang kami sebut politik kehadiran,” ujarnya.
Ia juga mendorong kader PKB menjadi pelopor gotong royong di tengah masyarakat. Seluruh kader harus mampu menggerakkan solidaritas sosial serta menjadi bagian dari solusi berbagai persoalan.
Ia juga menegaskan, siapa pun yang terpilih sebagai Ketua DPC harus mampu menjaga soliditas dan kekompakan partai. Tidak boleh lagi ada faksi atau pengelompokan di internal, karena PKB ingin fokus memperkuat organisasi secara menyeluruh.
"Kepemimpinan bersifat dinamis dan bisa dievaluasi dalam satu periode," ujarnya.
Menurutnya, setiap Ketua DPC memiliki target besar yang harus dicapai melalui kontrak komitmen yang telah disepakati. Karena itu, kapasitas dan kapabilitas pengurus, baik di tingkat DPC maupun DPW, akan diuji secara berkala.
“Dalam satu tahun, kinerja akan dievaluasi untuk memastikan target partai benar-benar tercapai,” tegasnya.
Tak hanya itu, Cucun juga menginstruksikan seluruh kader untuk bersinergi menyukseskan program strategis Presiden Prabowo Subianto, termasuk penanganan persoalan sampah di daerah.
“Fraksi PKB di DPRD harus menjadi bagian dari solusi, terutama dalam mendukung program pusat yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan kebersihan daerah,” pungkasnya.
Editor : M Oscar Fraby