KOTABARU- Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kotabaru Arif Hakim Saadi
mengambil sikap instruktif dan tegas merespons viralnya dugaan aktivitas LGBT yang meresahkan warga Bumi Saijaan.
Organisasi kepemudaan ini menyatakan pasang badan mendukung penuh rencana Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang akan menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai benteng moral daerah.
Kepada Radar Banjarmasin, Minggu (4/4). Ketua PDPM Kotabaru, Arif Hakim Saadi, menegaskan bahwa langkah pemerintah ini adalah harga mati untuk memutus mata rantai penyimpangan seksual di Kalimantan Selatan secara khusus di Kotabaru.
Menurutnya, regulasi tersebut bukan sekadar kertas formalitas, melainkan landasan hukum dan moral yang mendesak bagi seluruh warga.
"Kami turut prihatin atas dugaan perilaku LGBT yang muncul di Kotabaru. Kami mendukung penuh Bupati mengeluarkan edaran sebagai dasar hukum dan moral bagi warga. Ini langkah yang sudah seharusnya diambil," tegas Arif kepada media ini.
Arif juga mengingatkan bahwa fenomena LGBT memiliki daya tular yang membahayakan tatanan sosial jika tidak segera dipangkas dengan aturan kuat. Ia menuntut adanya langkah konkret berupa pembinaan khusus yang terukur dari instansi terkait.
"LGBT ini menyebar dan menular, memang harus ada langkah tegas pemerintah. Harus ada pembinaan khusus supaya perilaku menyimpang ini tidak semakin meluas di banua kita,” tegasnya.
Meski mendorong tindakan tegas terhadap perilaku, Arif menggarisbawahi bahwa pendekatan kemanusiaan tetap harus dikedepankan.
Fokus utama serangan adalah pada penyimpangan perilakunya, bukan kebencian personal yang berujung pada pengucilan liar.
"Jangan sampai kita mengucilkannya. Kita tidak membenci orangnya, tapi perilakunya. Perlu ada pembinaan intensif agar mereka kembali pada kodratnya sesuai fitrah penciptaan," imbuhnya.
Secara organisatoris, sikap tegas Pemuda Muhammadiyah ini berpijak pada fatwa Majelis Tarjih yang mengharamkan segala bentuk orientasi seksual sesama jenis.
Hubungan sejenis dinilai sebagai perbuatan keji (fahisyah) yang merusak agama dan melanggar Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.
Ia berkomitmen Pemuda Muhammadiyah siap mengawal agar kebijakan Pemkab Kotabaru tersebut benar-benar mampu membentengi generasi muda dari kerusakan moral.
Editor : Arif Subekti