TANJUNG - Para wanita di Kabupaten Tabalong, khususnya yang terjun dalam organisasi kewanitaan, didorong masuk dalam ranah politik praktis.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Sosial P3AP2KB) Kabupaten Tabalong, Syam'ani, Jumat (3/4/2026).
Langkah itu diambil untuk meningkatkan partisipasi politik pada wanita, karena kurangnya persentase keterwakilan kaum hawa di parlemen.
"Kalau melihat dari keterwakilan perempuan di legislatif kita masih belum mencapai 30 persen, masih berkisar di 27 persen," katanya.
Untuk mewujudkannya, Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Tabalong telah menggelar sosialisasi terkait hal tersebut dengan menghadirkan sejumlah organisasi wanita di Tabalong.
Beberapa diantaranya Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Tim Penggerak Pembedayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), hingga Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara).
Baca Juga: Pastikan Tak Ada Titipan, Kapolres HSU Awasi Ketat Rikmin Awal Casis Polri 2026
Syam'ani menyebut semua organisasi itu diberi pemahaman dan kesadaran pentingnya partisipasi perempuan dalam bidang politik dan proses pengambilan keputusan pembangunan.
"Sosialisasi ini menambah wawasan mengenai pentingnya peran perempuan dalam politik, agar mereka mampu menjadi agen perubahan dalam mendorong partisipasi perempuan di lingkungan organisasi maupun masyarakat," terangnya.
Agar dapat dipahami dengan baik, Syam'ani melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tabalong, anggota legislatif wanita, dan dosen STIA Bina Banua Banjarmasin untuk berdiskusi dengan para anggota organisasi wanita tersebut.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong, Desi Suryanti mengatakan peran perempuan dalam pembangunan tidak dapat dipandang sebelah mata.
"Perempuan memiliki potensi besar, tidak hanya dalam lingkup keluarga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk di dalam bidang politik," cetusnya.
Menurutnya, partisipasi perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.
"Kehadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan akan memperkaya perspektif, memperkuat kebijakan yang responsif gender, serta memastikan bahwa kepentingan perempuan dan keluarga dapat terakomodasi dengan baik," ujarnya.
Editor : Fauzan Ridhani