TANJUNG - DPRD Kabupaten Tabalong mengajukan sebanyak 600 usulan pokok pikiran (Pokir) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Senin (30/3/2026). Ratusan usulan tersebut menjadi bahan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Wakil Ketua DPRD Tabalong, Mustafa, mengatakan Pokir merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses yang dilakukan para anggota dewan.
“DPRD sebagai representasi masyarakat memiliki kewajiban menyerap dan memperjuangkan aspirasi. Hasilnya kami rumuskan menjadi Pokir yang menjadi bagian penting dalam penyusunan RKPD,” ujarnya.
Dari total 600 usulan, sektor infrastruktur mendominasi dengan 240 usulan, mencakup peningkatan dan pemeliharaan jalan serta jembatan.
Sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia menyumbang 110 usulan, terutama terkait sarana dan prasarana pendidikan.
Di bidang kesehatan, terdapat 90 usulan yang fokus pada peningkatan fasilitas layanan kesehatan, termasuk penguatan puskesmas dan posyandu.
Sementara itu, sektor ekonomi dan kesejahteraan rakyat mencatat 80 usulan, meliputi pengembangan UMKM, dukungan sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Bidang sosial, budaya, dan kepemudaan memuat 50 usulan, sedangkan sektor pemerintahan dan pelayanan publik sebanyak 30 usulan, termasuk peningkatan kualitas layanan serta kapasitas aparatur.
Mustafa menegaskan seluruh usulan telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah serta mempertimbangkan kemampuan keuangan.
“DPRD berharap usulan ini dapat diakomodasi secara optimal dalam RKPD 2027 agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dokumen Pokir tersebut diserahkan langsung kepada Muhammad Noor Rifani di hadapan peserta Musrenbang, yang terdiri dari jajaran Pemkab Tabalong, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat.
Bupati Tabalong menyambut baik dokumen tersebut dan menilai Pokir DPRD merupakan bagian penting dari kolaborasi pembangunan daerah.
“Apalagi ini sudah diselaraskan dengan program prioritas pembangunan,” ujarnya.
Editor : Eddy Hardiyanto