PELAIHARI - Persoalan banjir yang rutin melanda tiga kecamatan di Kabupaten Tanah Laut (Tala), yakni Bumi Makmur, Kurau, dan Bati-Bati, kembali mendapat sorotan serius dari DPRD Tala.
Anggota DPRD Tala, H Arkani, menegaskan perlunya pembangunan kanal dan infrastruktur pengendalian banjir berskala besar dengan dukungan anggaran dari APBN, guna mengatasi persoalan yang selama ini terus berulang setiap musim hujan.
“Wilayah seperti Bumi Makmur, Kurau, dan Bati-Bati ini setiap musim hujan selalu terdampak. Kalau hanya mengandalkan APBD, tentu berat. Maka harus ada upaya bersama agar program strategis ini bisa masuk dan didukung oleh APBN,” ujar Arkani, Minggu (29/3/2026).
Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, karakteristik wilayah yang didominasi dataran rendah, aliran sungai, serta sistem drainase yang belum optimal menjadi faktor utama tingginya potensi banjir di kawasan tersebut.
Hal ini, lanjutnya, tidak bisa ditangani secara parsial, melainkan membutuhkan perencanaan terintegrasi lintas kewenangan, termasuk keterlibatan pemerintah pusat.
Pandangan tersebut disampaikan Arkani usai mengikuti Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Tala bersama sejumlah SKPD dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III beberapa waktu lalu.
Dalam forum itu, kata dia, dilakukan sinkronisasi antara program pemerintah daerah dengan rencana strategis BWS Kalimantan III periode 2025-2029. Sejumlah program penanganan banjir di Tala, termasuk di tiga kecamatan rawan tersebut, pada dasarnya telah masuk dalam dokumen perencanaan jangka pendek hingga panjang.
Namun demikian, Arkani menekankan bahwa tantangan terbesar justru terletak pada pembiayaan pembangunan infrastruktur utama, seperti normalisasi sungai, pembangunan kanal, hingga penguatan tanggul dan pintu air.
“Kapasitas APBD kita terbatas untuk pekerjaan skala besar. Karena itu, dukungan APBN menjadi sangat penting agar penanganan banjir bisa dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ke depan, DPRD Tala berharap program penanggulangan banjir tidak berhenti pada tahap perencanaan semata. Arkani menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik melalui jalur birokrasi maupun politik, agar program pembangunan kanal dan pengendalian banjir benar-benar terealisasi.
“Ini harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin ada solusi konkret yang mampu memutus siklus banjir tahunan di wilayah tersebut,” pungkasnya.