KOTABARU - Kabupaten Kotabaru bukan sekedar gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). Di balik julukan Bumi Sa-Ijaan, daerah ini adalah "Nusantara Kecil" di mana ribuan jiwa menggantungkan hidup sepenuhnya pada laut.
Namun, dibalik potensi bahari yang melimpah, tersimpan kerawanan konflik yang sewaktu-waktu bisa membara.
Sebut saja insiden pembakaran kapal cantrang asal Jawa Tengah oleh nelayan lokal di Pulau Laut Barat pada 2023 lalu.
Amuk massa itu adalah puncak kegeraman nelayan Kotabaru terhadap alat tangkap yang dinilai merusak ekosistem dan merugikan jaring-jaring tradisional mereka.
Belum lagi gesekan antar kabupaten khususnya dengan nelayan Pagatan Tanah Bumbu hingga konflik ruang dengan perusahaan tambang.
Kondisi pelik ini mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi. Baginya, persoalan nelayan bukan sekadar data statistik di atas kertas Dinas Perikanan yang mencatat angka 14.000 nelayan pemegang kartu Kusuka.
"Keluarga saya dari dulu sampai sekarang juga nelayan. Saya satu hati dengan mereka. Duduknya saya di DPRD Kotabaru ini adalah komitmen awal untuk memperjuangkan hak-hak nelayan," tegas Abu Suwandi.
Menurut Abu, dinamika di laut hanya bisa dipahami secara utuh oleh mereka yang pernah merasakan asinnya garam dan kerasnya gelombang.
Ia menyadari betul betapa uniknya komposisi masyarakat pesisir Kotabaru. Mulai dari ketangguhan Suku Bajau Samah yang melegenda, hingga dominasi nelayan Bugis, Makassar, dan Mandar.
Khusus untuk Suku Bajau Samah, Abu melihat filosofi "Samah" (sama rata tanpa kasta) sebagai modal sosial yang kuat. Namun, tanpa perlindungan hukum dan perhatian Pemerintah, kesetaraan itu bisa goyah oleh persaingan alat tangkap modern yang merusak.
Menyikapi kerentanan konflik yang dipaparkan Dinas Perikanan, mulai dari sengketa wilayah tangkap hingga gangguan aktivitas tambang, Abu Suwandi meminta para nelayan tidak memendam masalah sendiri.
"Jangan ragu mengeluh ke DPRD, khususnya ke Komisi II. Permasalahan nelayan yang paling tahu adalah nelayan itu sendiri, bukan orang lain yang kurang paham keadaan di lapangan," tambahnya.
Ia berkomitmen untuk terus memfasilitasi ruang dialog (mediasi) seperti yang pernah dilakukan Polairud Polres Kotabaru dan Lanal Kotabaru saat meredam konflik antar-kabupaten beberapa tahun lalu.
Baginya, diplomasi kepala dingin harus didukung oleh kebijakan yang berpihak pada nelayan kecil agar peristiwa pembakaran kapal tidak terulang kembali.
Di mata Abu Suwandi, menjaga nelayan berarti menjaga identitas Bumi Sa-Ijaan. Ia ingin memastikan bahwa laut tetap menjadi sumber kehidupan, bukan sumber perpecahan.
Editor : Fauzan Ridhani