BATULICIN - DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi di Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat.
Anggota Komisi III DPRD Tanah Bumbu Said Ismail Kholil Alydrus mengatakan banjir di kawasan tersebut memang tidak berlangsung lama.
Namun genangan hampir selalu muncul setiap kali hujan deras turun.
“Air biasanya surut sekitar tiga sampai empat jam. Tapi hampir setiap hujan deras kawasan itu pasti banjir,” katanya.
Menurut dia, titik-titik banjir di Simpang Empat sebenarnya sudah lama diketahui masyarakat. Bahkan beberapa lokasi kerap menjadi sorotan di media sosial ketika hujan turun.
Namun demikian, menurut Said, hingga kini penanganan di lapangan belum maksimal. Sebab, kata dia, pemerintah daerah lebih banyak melakukan kajian dibandingkan tindakan langsung.
“Masyarakat membutuhkan action di lapangan,” ujarnya.
Politikus Gerindra tersebut juga menyoroti minimnya peninjauan langsung ke lokasi oleh Dinas PUPR. Padahal, menurutnya, pengecekan lapangan bersama pemerintah desa penting untuk mengetahui penyebab banjir secara lebih jelas.
Menurut catatan DPRD, salah satu penyebab banjir adalah kapasitas drainase dan saluran pembuangan air yang tidak memadai. Air dari berbagai kawasan mengalir ke wilayah rendah di Simpang Empat, tetapi saluran pembuangan akhir tidak mampu menampung debit air saat hujan deras.
Di lapangan, dewan juga menemukan kondisi drainase di beberapa titik menyempit. Di satu lokasi, saluran yang sebelumnya memiliki lebar sekitar dua meter menyempit menjadi sekitar 50 sentimeter setelah pembangunan dilakukan.
Persoalan lain, kata Said, berkaitan dengan pembangunan perumahan di kawasan tersebut. Ia meminta pemerintah daerah mengevaluasi perizinan sejumlah perumahan di wilayah itu.
Menurutnya, beberapa perumahan dibangun di lahan yang sebelumnya merupakan dataran rendah atau rawa. Lahan tersebut kemudian ditimbun tanpa sistem drainase memadai sehingga air mengalir ke kawasan permukiman warga.
“Kita tidak melarang investasi masuk ke Tanah Bumbu. Tapi jangan sampai pembangunan perumahan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat,” katanya.
Selain persoalan drainase dan perumahan, Said juga menyoroti banyaknya bangunan yang berdiri di bantaran sungai yang dinilai mempersempit aliran air. “Kami meminta segera ditertibkan bangunan liar yang ada di bantaran sungai itu,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang dan Konstruksi pada Dinas PUPR Tanah Bumbu, Edy Rusdi, menjelaskan pemerintah telah menyusun master plan dan detail engineering design (DED) kawasan perkotaan pada 2025 lalu.
Kajian tersebut memetakan berbagai persoalan, termasuk potensi banjir di sejumlah titik. “Permasalahan yang terjadi sebenarnya sudah teridentifikasi dalam kajian tersebut,” ujarnya.
Ke depan, penanganan banjir akan dilakukan secara bertahap melalui pembangunan pintu air dan sejumlah infrastruktur pengendali aliran air di beberapa titik.
Namun pemerintah daerah mengakui pengawasan pemanfaatan ruang tidak bisa hanya mengandalkan dinas terkait. “Karena itu kami berharap desa dan kecamatan ikut mengawasi pembangunan,” katanya.
Berdasarkan RDTR, kata dia, pemda juga telah menetapkan sekitar 300 hektare kawasan rimba kota di sekitar Sungai Batulicin sebagai kawasan penyangga air. Kawasan tersebut merupakan daerah limpasan air ketika curah hujan tinggi dan terjadi pasang air laut.
Jika kawasan itu dialihfungsikan menjadi permukiman, risiko banjir di wilayah perkotaan Batulicin dinilai bakal semakin besar. Karena itu, pihaknya tengah menyiapkan langkah penertiban terhadap pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Editor : Arif Subekti