KOTABARU - Syukuran warga Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru pada beberapa waktu lalu, menyisakan cerita yang tidak hanya haru, tetapi juga ironi.
Jembatan gantung yang menjadi jalur utama mobilitas warga menuju sekolah dan kawasan perusahaan itu nyaris menjadi proyek gagal jika tidak dikawal secara ketat.
Pembangunan jembatan tersebut sempat tersendat.
Baca Juga: DPRD Kotabaru Datangi BPJS Kalsel, Pertanyakan Nasib Pasien Darurat dan Tunggakan UHC
Bahkan, proyeknya harus mendapat dua kali adendum atau perpanjangan waktu karena kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal.
Situasi ini memunculkan sorotan terhadap sistem pengawasan proyek di wilayah pelosok Kabupaten Kotabaru, khususnya daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.
Anggota Komisi III DPRD Kotabaru, Rahmad, menegaskan rampungnya proyek tersebut tidak boleh menutup fakta bahwa proses pengerjaannya menyisakan masalah serius.
Baca Juga: Gangguan Jaringan Resahkan Masyarakat, Komisi II DPRD Kotabaru Panggil Telkom
Politisi PAN itu mengingatkan SKPD dan rekanan kontraktor agar tidak menganggap enteng proyek pembangunan di wilayah terpencil.
"Jangan karena lokasinya di ujung, jauh dari pantauan, lalu pengerjaannya asal-asalan atau sengaja diulur-ulur. Mata masyarakat itu tajam, mereka mengawasi setiap jengkal semen yang ditanam," tegas legislator dari Dapil III kepada Radar Banjarmasin, Senin (9/3).
Rahmad menekankan bahwa setiap anggaran yang bersumber dari APBD harus berbanding lurus dengan kualitas pekerjaan di lapangan.
Baca Juga: Nyawa Nomor 1, Birokrasi Nomor 2, DPRD Kotabaru Peringatkan Dinkes dan RSUD Evaluasi Layanan
Ia menolak alasan klasik seperti medan sulit atau logistik yang kerap dijadikan dalih keterlambatan proyek.
Selama ini, warga Desa Kalian harus menyeberangi sungai menggunakan perahu dengan risiko tinggi dan biaya tambahan. Kehadiran jembatan memang membawa harapan baru, namun proses pembangunannya yang molor meninggalkan catatan penting bagi DPRD.
Dari catatan Radar Banjarmasin, proyek yang menghubungkan antar-RT tersebut mengalami dua kali perpanjangan waktu. Kondisi ini dinilai menunjukkan lemahnya perencanaan atau ketidaksiapan pihak rekanan.
Selain itu, wilayah Pamukan Utara yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur sering luput dari pengawasan intensif, sehingga membuka peluang terjadinya kelalaian dalam pengerjaan proyek.
Rahmad mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan amanah masyarakat, bukan sekadar proyek yang dikerjakan untuk mengejar keuntungan.
Ia juga meminta SKPD mitra kerja Komisi III lebih selektif dalam memilih kontraktor serta tegas dalam pengawasan proyek.
"Ini beban moral bagi kami. Jika masyarakat menemukan ada proyek yang bermain di lapangan, laporkan langsung ke Komisi III. Kami pastikan tidak ada tempat bagi kontraktor nakal di Kotabaru, apalagi di wilayah perbatasan," tutupnya.
Editor : Eddy Hardiyanto