MARABAHAN – Ketua Komisi II DPRD Barito Kuala (Batola), M Agung Purnomo, angkat bicara terkait pemberitaan sejumlah media ditanah air yang menyoroti keluhan menu program MBG selama Ramadan.
Menurutnya, isu tersebut menjadi perhatian serius DPRD karena berkaitan langsung dengan kualitas layanan publik dan keamanan pangan.
"Kami mencermati beberapa pemberitaan di media di Indonesia terkait keluhan menu MBG selama Ramadan. Dari sisi DPRD, ini menjadi atensi pengawasan prioritas karena menyangkut kualitas layanan publik dan keamanan pangan," ujarnya, beberapa waktu lalu.
Politisi Partai PKS Barito Kuala ini menegaskan, untuk wilayah Barito Kuala sejauh ini belum ada laporan masif dengan kasus serupa. Meski begitu, pihaknya tidak ingin lengah.
"Untuk Barito Kuala, belum ada laporan masif dengan kasus yang sama. Namun, kami tetap akan melakukan monitoring langsung serta evaluasi terhadap vendor dan proses distribusi, agar kualitas dan higienitas makanan tetap terjaga," tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pelaksana program tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi lebih mengutamakan kualitas makanan yang disajikan, terutama di bulan Ramadan yang memiliki kebutuhan berbeda.
"Kami mengimbau pelaksana program mengutamakan kualitas, bukan sekadar kuantitas, serta menyesuaikan menu dengan kebutuhan Ramadan. Masyarakat juga kami dorong aktif menyampaikan laporan bila ada ketidaksesuaian," tambah Agung yang pernah menjabat ketua DPD Partai PKS periode 2020-2025.
Menurut Agung, prinsip utama program MBG harus jelas, yakni benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, aman dikonsumsi, serta tepat sasaran.
"Prinsipnya jelas, program MBG harus memberi manfaat, aman dikonsumsi, dan tepat sasaran," ungkapnya.
Baca kumpulan berita terpopuler RADAR BANJARMASIN di Google News. Klik di sini
Editor: Arif Subekti
Editor : Arief