RANTAU – Ruang sidang DPRD Tapin di Rantau biasanya dipenuhi jas hitam, map tebal, dan adu argumen antarfraksi.
Namun, Rabu (25/2/2026) malam, suasananya berbeda.
Puluhan pelajar SMAN 1 Rantau hadir mengenakan seragam putih abu-abu.
Mereka duduk rapi di kursi undangan, mengikuti rapat paripurna hingga larut malam.
Para pelajar itu menyimak satu per satu pandangan umum fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Di tengah bahasa regulasi yang kerap terdengar teknis, wajah-wajah muda itu tampak serius.
Sebagian mencatat, sebagian berdiskusi pelan, mencoba memahami istilah fiskal dan tata kelola pemerintahan yang baru mereka dengar secara langsung.
Ketua DPRD Tapin, Achmad Riduan Syah, mengungkapkan bahwa kehadiran para pelajar bermula dari permintaan sederhana.
“Awalnya mereka meminta izin untuk foto bersama DPRD. Saya koordinasikan dengan Sekwan, apa tujuan kegiatan itu,” ujarnya.
Alih-alih sekadar sesi foto, DPRD memilih membuka ruang pembelajaran langsung. Para siswa diajak menyaksikan proses sidang, dinamika antarfraksi, serta mekanisme pengambilan keputusan.
“Supaya anak-anak sejak dini tahu bagaimana kondisi rapat yang digelar di DPRD. Tidak rutin, tapi menyesuaikan. Kalau ada permintaan sekolah, kita siap mengundang,” tegasnya.
Malam itu bukan hanya membahas pasal dan angka pajak. Para pelajar belajar bahwa demokrasi tidak berhenti di buku pelajaran, tetapi hidup dalam perdebatan, kompromi, dan tanggung jawab.
Di balik ketukan palu sidang, terselip investasi jangka panjang berupa pendidikan politik. Mereka melihat langsung bahwa kebijakan daerah lahir melalui proses yang panjang dan penuh pertimbangan.
“Mudah-mudahan mereka yang ikut rapat ini bisa meneruskan kami nantinya,” harap Achmad Riduan Syah.
Editor : Eddy Hardiyanto