Advertorial Banua BanuaPedia Basket Beauty Bisnis Bola Ekspedisi Ramadan Event Feature Female Gadget Hukum & Peristiwa Kesehatan Nasional Olahraga Opini Otomotif Pendidikan Politik Radar Kota Ragam Info Religi Sastra Tahulah Pian

Dugaan Pengambilalihan Lahan di Kawasan Jalan Gubernur Soebardjo, Warga Mengadu ke DPRD Kalsel

Sutrisno • Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:11 WIB

MENINDAKLANJUTI: Komisi I DPRD Kalsel menindaklanjuti aduan terkait dugaan pengambilalihan lahan di Jalan Gubernur Soebarjo, Banjarmasin, Rabu (19/2) siang.
MENINDAKLANJUTI: Komisi I DPRD Kalsel menindaklanjuti aduan terkait dugaan pengambilalihan lahan di Jalan Gubernur Soebarjo, Banjarmasin, Rabu (19/2) siang.

BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menunjukkan komitmennya dalam membela kepentingan masyarakat dengan menindaklanjuti aduan terkait dugaan pengambilalihan lahan di Jalan Gubernur Soebarjo, Banjarmasin, Rabu (19/2) siang.

Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kalsel dari Fraksi PAN, H. Rais Ruhayat, guna memastikan persoalan yang disampaikan warga mendapat perhatian serius dan penanganan yang adil.

Dalam rapat itu, Komisi I menerima aduan dari warga bernama Jamhuri yang menyampaikan adanya dugaan pengambilalihan sebagian lahannya. Dari total kepemilikan seluas 25 borongan, disebutkan sekitar 9 borongan digunakan untuk pembangunan jalan.

“Hari ini kita menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dugaan pengambilalihan lahan. Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan hak-hak warga tetap terlindungi,” tegas Rais.

Ia menambahkan, Komisi I akan mendalami persoalan tersebut dengan menggelar rapat lanjutan dan menghadirkan pihak-pihak terkait. Langkah ini diambil agar seluruh data dan dokumen pendukung dapat dihimpun secara komprehensif.

Menurutnya, mengingat kasus ini telah berlangsung cukup lama dan terjadi beberapa kali pergantian camat, kelengkapan data menjadi hal penting untuk memastikan kejelasan status lahan.

“Jika memang terdapat hak masyarakat yang harus dipenuhi, maka Komisi I akan mengawal agar penyelesaiannya dilakukan secara adil,” tutupnya.

Editor : Arief
#dprd #Kalsel #sengketa #lahan