BANJARMASIN – Niat efisiensi anggaran lewat mobil listrik justru memantik kritik. Komisi I DPRD Kota Banjarmasin menyoroti perubahan mendadak skema sewa menjadi pembelian 21 unit kendaraan dinas untuk kepala dinas dan camat yang dinilai minim transparansi.
Sorotan itu mengemuka dalam pertemuan Komisi I bersama Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Senin (18/2/2026).
Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Aliansyah, menegaskan pihaknya bukan menolak efisiensi anggaran, namun mempertanyakan proses dan komunikasi kebijakan yang dinilai kurang terbuka.
“Dari awal yang kami ketahui adalah skema sewa, bukan pembelian. Ketika kemudian muncul pengadaan mobil listrik, tentu ini menjadi pertanyaan bagi kami sebagai fungsi budgeting. Ini catatan keras kami,” tegas Aliansyah.
Menurutnya, pemerintah memang menyampaikan alasan efisiensi anggaran. Namun, konteks sosial dan ekonomi masyarakat tidak bisa diabaikan.
“Jangan sampai berbicara efisiensi, tetapi bonus atlet justru dikurangi, puluhan ribu keanggotaan BPJS kesehatan masyarakat Banjarmasin dicoret. Ini bisa memunculkan kecemburuan sosial. Momennya harus tepat,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menekankan pentingnya komunikasi publik dan keterbukaan kepada DPRD. Setiap kebijakan pembelian, kata dia, semestinya disampaikan sejak awal dalam pembahasan anggaran, khususnya di Badan Anggaran (Banggar).
“Kalau memang mau beli, sampaikan dari awal mau beli. Jangan pakai pagu sewa lalu dialihkan. Dewan harus diberi ruang untuk menyetujui atau menolak secara terbuka,” katanya.
Komisi I DPRD menegaskan, efisiensi anggaran pada prinsipnya didukung. Namun Aliansyah mengingatkan agar ke depan setiap kebijakan strategis dilakukan dengan perencanaan matang, komunikasi terbuka, dan sensitivitas terhadap kondisi masyarakat.
“Efisiensi iya, tapi jangan sampai prosesnya menimbulkan kegaduhan. Ini menjadi catatan kami agar ke depan pemko lebih terbuka dan dewan benar-benar dilibatkan,” ujarnya.
Dari data yang dipaparkan dalam rapat, total kebutuhan kendaraan dinas mencapai 36 unit. Hingga kini, sebanyak 21 unit mobil listrik telah direalisasikan, sementara sisanya, 15 unit, masih direncanakan untuk dibahas dalam perubahan anggaran.
Kepala Subbagian Rumah Tangga Setda Kota Banjarmasin, Zazuli, menjelaskan bahwa pengadaan mobil listrik dilakukan berdasarkan perhitungan efisiensi biaya jangka menengah dan panjang.
“Kalau sewa kendaraan, total anggarannya sekitar Rp7,1 miliar per tahun, sudah termasuk pemeliharaan dan BBM. Sedangkan pengadaan mobil listrik pada tahun pertama sekitar Rp5,2 miliar,” jelasnya.
Ia menambahkan, pada tahun kedua dan seterusnya, anggaran mobil listrik hanya difokuskan pada biaya pemeliharaan seperti pajak dan penggantian suku cadang tertentu. Pajak kendaraan listrik, lanjutnya, hanya sekitar Rp143 ribu per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar BBM.
“Untuk BBM pada sistem sewa sebesar Rp1 juta per minggu per unit. Ini yang menjadi pertimbangan efisiensi,” ujarnya.
Terkait kebutuhan kendaraan bagi SKPD yang belum mendapatkan mobil listrik, Zazuli menyebut pihaknya akan mengevaluasi kembali kendaraan sewa yang telah ditarik pihak ketiga. Jika masih ada unit yang layak pakai, kendaraan tersebut akan dimanfaatkan sementara.
"Rencana pengadaan 15 unit berikutnya kita pending," tutup Zazuli.
Editor : Arif Subekti