BARABAI – Komisi I DPRD Hulu Sungai Tengah mendorong Dinas Sosial Hulu Sungai Tengah segera merampungkan data kemiskinan agar valid dan terintegrasi.
Ketua Komisi I, Yajid Fahmi, menilai data yang belum tertata rapi akan menyulitkan pemerintah dalam menyusun kebijakan penanganan kemiskinan.
"Kalau data sudah clear, penanganannya akan lebih mudah. Bagaimana mau membuat kebijakan kalau datanya masih semrawut,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).
Menurut Yajid, DPRD HST siap mendukung melalui fungsi penganggaran.
Namun, pelaksanaan teknis dan intervensi program tetap menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Selain kemiskinan, persoalan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) juga menjadi perhatian serius.
Yajid menilai penanganannya harus melibatkan lintas sektor, termasuk Dinas Kesehatan Hulu Sungai Tengah dan instansi terkait lainnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah ODGJ di HST mencapai sekitar 500 orang.
Sebagian di antaranya masuk kategori berisiko tinggi dan membutuhkan pendampingan khusus.
"Ini sangat membahayakan jika tidak ditangani secara serius. Ada pasien yang bisa mendengar bisikan, melihat orang sebagai musuh, bahkan bisa bertindak agresif. Ini harus menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Ia juga menyoroti dampak sosial dan hukum bagi keluarga jika terjadi kekerasan yang melibatkan ODGJ. Proses hukum dinilai sering terbatas oleh aturan yang berlaku.
Untuk memperbaiki akurasi data kemiskinan, DPRD HST berencana mendorong pemasangan stiker di rumah tangga miskin berdasarkan data statistik dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan sosial.
“Tidak adil jika yang mampu menerima bantuan, sementara yang lebih membutuhkan tidak mendapat bantuan. Tahun ini kita pastikan data lebih tepat sasaran agar penganggaran tahun depan benar-benar sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Editor : Eddy Hardiyanto