BANJARMASIN – Rencana Pemko Banjarmasin mengalihkan pengelolaan Trans Banjarmasin kepada pihak ketiga dinilai lebih efektif dibandingkan pengelolaan secara mandiri.
Penilaian tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Ridho Akbar.
Ia menilai, skema kerja sama dengan pihak ketiga dapat mengurangi beban teknis dan biaya perawatan armada.
Saat ini, Pemko Banjarmasin memiliki 17 unit bus Trans Banjarmasin yang justru menjadi beban operasional akibat tingginya kebutuhan perawatan dan perbaikan.
“itu menjadi problem juga karena setiap hari selalu ada persoalan perbaikan dan maintenance yang sangat banyak,” ujarnya, Rabu (11/2/2026) siang.
Ridho menjelaskan, jika pengelolaan diserahkan kepada pihak ketiga, pemerintah daerah tidak lagi direpotkan dengan persoalan teknis.
Pemko cukup membeli jasa layanan, sementara operasional menjadi tanggung jawab penyedia.
“Kalau dikelola pihak ketiga, kita membeli jasa saja. Kita tidak perlu lagi mengurus perbaikan dan macam-macam,” jelasnya.
Menurutnya, skema tersebut lebih efektif, karena hingga kini pemko belum memiliki fasilitas perawatan armada yang memadai.
“Saya lihat itu lebih efektif, karena kita tidak ada perbaikan di tempat kita. Bus yang ada sekarang saja masih bingung mau ditaruh di mana untuk diperbaiki,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, rencana perbaikan melalui fasilitas Damri kerap terkendala antrean panjang.
“Informasinya di Damri juga masih antre untuk perbaikan,” katanya.
Meski mendukung rencana tersebut, Ridho mengaku belum mengetahui secara detail mekanisme pembayaran kepada pihak ketiga.
“Untuk sistem pembayarannya nanti seperti apa, apakah per kilometer atau skema lainnya, kita belum sampai ke sana,” katanya.
DPRD berharap, skema baru ini dapat segera direalisasikan dan mampu meningkatkan kualitas layanan transportasi publik bagi masyarakat Kota Banjarmasin.
Editor : Eddy Hardiyanto