BANJARBARU – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka.
Mantan Wali Kota Banjarbaru dua periode, Rudy Resnawan, menilai pemilihan langsung oleh rakyat tetap menjadi sistem paling ideal dibanding pemilihan oleh DPRD.
Rudy berbicara dari pengalaman.
Ia pernah merasakan dua sistem pemilihan kepala daerah.
Pada 2000, dirinya terpilih sebagai kepala daerah melalui DPRD, saat aturan masih menempatkan lembaga legislatif sebagai penentu.
“Waktu itu memang aturannya seperti itu, kepala daerah dipilih oleh DPRD. Yang menentukan ya anggota dewan,” ujarnya kepada Radar Banjarmasin, Rabu (21/1/2026).
Menurut Rudy, secara teknis, pemilihan melalui DPRD memang jauh lebih sederhana.
Kandidat cukup meyakinkan partai politik dan anggota dewan yang memiliki hak suara.
“Kalau lewat DPRD, yang dilobi hanya beberapa partai dan anggota dewan. Tidak seribet pemilihan langsung yang harus memperkenalkan diri ke seluruh masyarakat,” jelasnya.
Namun, kemudahan tersebut dibayar mahal dengan lemahnya legitimasi dan minimnya keterlibatan publik.
Rudy menilai, pada sistem DPRD, masyarakat nyaris tidak mengenal calon pemimpinnya secara utuh.
“Yang tahu program dan visi misi itu hanya elit-elit tertentu. Masyarakat paling hanya tahu nama, tidak tahu sosok dan kapasitasnya secara utuh,” katanya.
Berbeda dengan pemilihan langsung yang mulai diterapkan sejak 2005.
Rudy menegaskan, kepala daerah hasil pemilihan langsung memiliki legitimasi yang jauh lebih kuat karena mandat diberikan langsung oleh rakyat.
“Legitimasi dari rakyat itu jauh lebih kuat dibanding legitimasi dari 25 orang, meskipun mereka wakil rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemilihan langsung juga membangun ikatan emosional antara pemimpin dan masyarakat.
Warga merasa memiliki pemimpinnya dan berani mengontrol realisasi janji politik.
“Kalau dipilih langsung, masyarakat tahu program kita, dan akan mengawasi apakah janji itu dijalankan atau tidak. Kalau lewat DPRD, yang mengontrol hanya anggota dewan,” ujarnya.
Menurut Rudy, partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga lebih terasa ketika pemimpin dipilih langsung oleh rakyat.
“Partisipasi masyarakat jauh lebih terasa ketika pemimpinnya mereka pilih sendiri,” tambahnya.
Meski demikian, Rudy mengakui kualitas pemimpin tidak sepenuhnya ditentukan oleh sistem pemilihan.
Namun, ia mengingatkan sistem tertutup justru menyimpan risiko lebih besar.
“Kualitas pemimpin itu relatif. Tapi kalau sistemnya tertutup, risikonya lebih besar. Semua kembali pada siapa yang punya hak suara,” katanya.
Sebagai warga sekaligus pelaku sejarah pemerintahan daerah, Rudy menegaskan tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung, meskipun sistem tersebut tidak sempurna.
“Sejelek-jeleknya pemilihan langsung, masyarakat bisa belajar menjadi lebih dewasa dalam politik. Kalau salah memilih, lima tahun ditanggung bersama,” ujarnya.
Ia menutup dengan peringatan bahwa pilihan politik hari ini, akan menentukan arah masa depan daerah.
“Ini bukan soal hari ini, tapi masa depan daerah dan anak cucu kita. Kalau salah memilih, daerah bisa tertinggal,” pungkasnya.
Editor : Eddy Hardiyanto