BANJARMASIN — Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung melalui DPRD yang kembali menghangat memantik respons dari kalangan mahasiswa. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (BEM ULM) Banjarmasin, Adi Jayadi membuka ruang dialog dengan seluruh pimpinan partai politik tingkat provinsi di Kalimantan Selatan.
Ajakan diskusi itu ditegaskan Adi agar pembahasan Pilkada tidak terjebak pada sikap politik semata. Melainkan berangkat dari kajian ilmiah dan argumentasi rasional. “Ayo kita coba ngobrol berlandaskan kajian dan narasi ilmiah. Bukan karena bersikap atas dasar arahan pimpinan pusat mendukung ataupun menolak,” ujarnya, Minggu (18/1).
Keinginan berdialog ini muncul seiring belum terakomodirnya secara tuntas sikap penolakan BEM se-Kalsel terhadap wacana Pilkada tidak langsung dalam pertemuan dengan DPRD Kalsel, Kamis (15/1) lalu. Selain itu, Adi juga merespons pernyataan Anggota Komisi III DPRD Kalsel dari Fraksi PDI Perjuangan, Rosehan Noor Bahri yang menyebut dirinya secara pribadi berada di barisan rakyat. “Beliau pasti bagian dari masyarakat. Tidak mungkin anggota di daerah bertentangan dengan apa yang dikehendaki pimpinan pusat. Tapi, tetap kami perlu sikap dari DPRD Kalsel,” ucapnya.
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan, Muhammad Syaripuddin menyatakan kesiapan partainya membuka ruang dialog atas aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat. “Dengan segala kerendahan hati, kami siap menerima dan membuka ruang dialog bagi siapapun yang ingin berdiskusi secara konstruktif,” ucap Bang Dhin, Senin (19/1).
Ia menegaskan, sikap tersebut merupakan komitmen PDI Perjuangan untuk mendengar, menyerap, dan merespons aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda, demi demokrasi yang sehat dan berkeadaban.
Bang Dhin menekankan, sebelum gelombang penolakan terhadap wacana Pilkada tidak langsung menguat di daerah, PDI Perjuangan secara nasional telah menegaskan sikap politiknya melalui Rakernas I. “Rakernas menegaskan satu sikap yang tidak boleh ditawar, PDIP menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD,” tegas Bang Dhin.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kalsel periode 2019–2024 itu mengingatkan bahwa Pilkada langsung merupakan wujud kedaulatan rakyat dan buah reformasi yang tidak boleh ditarik mundur. “Mengambil kembali hak itu atas nama efisiensi atau stabilitas adalah kemunduran demokrasi. PDIP akan berdiri di garis depan untuk menjaga agar demokrasi tidak ditarik mundur ke masa lalu,” sebutnya.
Karena itu, DPD PDI Perjuangan Kalsel memastikan akan tegak lurus dan sejalan dengan garis kebijakan serta keputusan partai di tingkat nasional. Bang Dhin juga menanggapi alasan yang kerap digunakan dalam wacana perubahan mekanisme Pilkada, seperti tingginya biaya politik dan maraknya praktik politik uang. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengubah secara mendasar sistem Pilkada langsung.
Bagi PDI Perjuangan, akar persoalan justru terletak pada kelemahan sistemik. Mulai dari kualitas dan integritas peserta pemilu hingga lemahnya penegakan hukum. “Belum optimalnya pendidikan politik masyarakat, lemahnya transparansi pembiayaan politik, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu,” singgungnya.
Oleh karena itu, ia mendorong pembenahan difokuskan pada penguatan sistem, regulasi, dan penegakan hukum. Bukan dengan menarik kembali hak politik rakyat. “Rakernas mendorong pelaksanaan Pilkada yang berbiaya rendah, antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, mencegah pembiayaan rekomendasi calon (mahar politik), pembatasan biaya kampanye, profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu,” pungkasnya.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief