RANTAU – Anggota DPRD Kabupaten Tapin, Yuspianor, menyoroti penanganan banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Bumi Ruhui Rahayu.
Ia menilai respons Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama SKPD terkait sudah cukup sigap, namun masih memerlukan penguatan di berbagai aspek.
Menurut Yuspianor, dalam kondisi darurat, langkah-langkah seperti evakuasi warga terdampak, penyaluran bantuan logistik, hingga pendirian posko sudah berjalan cukup baik. Meski demikian, efektivitas penanganan banjir ke depan perlu terus ditingkatkan.
“Secara umum sudah cukup responsif, terutama dalam evakuasi dan bantuan darurat. Namun dari sisi kesiapsiagaan, koordinasi lintas instansi, serta kecepatan respons di lapangan, masih perlu ditingkatkan,” ujarnya, Senin (5/1/2026)
Ia mendorong pemerintah daerah agar memperkuat sistem peringatan dini (early warning system), meningkatkan kesiapan personel, serta memastikan seluruh peralatan penanggulangan banjir selalu dalam kondisi siap pakai, terutama menjelang musim hujan.
Lebih jauh, Yuspianor menekankan pentingnya langkah strategis agar penanganan banjir dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Menurutnya, sinergi lintas sektor mutlak diperlukan, mulai dari BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga pemerintah kecamatan dan desa.
“Perlu SOP yang jelas dan terintegrasi, sehingga setiap instansi memahami peran dan tanggung jawabnya saat banjir terjadi. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti pusat data kebencanaan dan sistem pelaporan berbasis digital, juga sangat penting agar pengambilan keputusan bisa cepat dan tepat,” kata politisi PDIP Tapin ini.
Terkait pencegahan banjir agar tidak terus berulang di wilayah yang sama, Yuspianor meminta pemerintah daerah fokus pada program-program preventif. Di antaranya perbaikan dan pemeliharaan drainase, pengerukan sungai dan saluran air yang mengalami pendangkalan, serta pengendalian alih fungsi lahan.
Selain itu, penataan kawasan rawan banjir dan rehabilitasi lingkungan, termasuk penghijauan dan perlindungan daerah resapan air, dinilai harus menjadi prioritas bersama.
Untuk jangka panjang, DPRD Tapin mendorong pemerintah daerah memiliki perencanaan yang terukur dan berkelanjutan, seperti normalisasi sungai, pembangunan serta penguatan tanggul, hingga penataan daerah aliran sungai (DAS) secara menyeluruh.
“Penanganan banjir tidak bisa parsial. Harus ada sinkronisasi dengan program pemerintah provinsi dan pusat, terutama untuk proyek strategis yang membutuhkan anggaran besar,” tegasnya.
Dari sisi penganggaran, Yuspianor memastikan DPRD Kabupaten Tapin berkomitmen mendukung alokasi dana yang memadai dalam APBD, baik untuk penanganan darurat maupun pencegahan banjir jangka panjang.
“Kami akan mengawal agar anggaran digunakan tepat sasaran, transparan, dan efektif. Bahkan kami mendorong adanya anggaran khusus kebencanaan yang bisa digunakan cepat tanpa terkendala prosedur panjang saat kondisi darurat,” ujarnya.
Tak kalah penting, ia juga menyoroti peran edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, kesadaran warga menjadi kunci dalam upaya pencegahan banjir.
“Masyarakat perlu terus diedukasi untuk menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta memahami langkah-langkah mitigasi bencana. Sosialisasi rutin, simulasi kebencanaan, hingga pembentukan desa tangguh bencana harus terus dilakukan agar masyarakat lebih siap dan tanggap menghadapi potensi banjir,” ucap Yuspianor.
Editor: Arif Subekti
Editor : Arief