KOTABARU- Sorotan tajam tertuju pada potret pelayanan kesehatan di Bumi Saijaan. Membuka lembaran tahun 2026, jajaran legislatif Kabupaten Kotabaru melayangkan peringatan keras kepada instansi kesehatan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) selama tiga jam di Gedung DPRD Kotabaru, Senin (5/1).
Para wakil rakyat menumpahkan rentetan keluhan masyarakat yang dinilai sudah seharusnya diselesaikan.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Awaludin. Pertemuan ini menghadirkan seluruh stakeholder kesehatan, mulai dari jajaran Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Pangeran Jaya Sumitra drg Adrian Wijaya, Kepala RSUD Sengayam, hingga seluruh Kepala Puskesmas se Kabupaten Kotabaru termasuk yang bertugas di wilayah terpencil seperti Pulau Sembilan dan Bakau.
Reaksi Legislatif Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Awaludin, dalam interupsinya menegaskan bahwa manajemen kesehatan harus merombak pola pikir dalam pelayanan.
"Kesimpulan kami tegas. Birokrasi itu nomor dua, nyawa manusia nomor satu Jangan sampai ada lagi ketidaksinkronan perencanaan dari hulu ke hilir. Kami menemukan fakta di lapangan ada SDM yang sangat dibutuhkan namun justru tidak dianggarkan," tegas Awaludin.
Nada serupa disampaikan oleh Abu Suwandi. Ia menyoroti status Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Kotabaru yang telah dibayar penuh oleh Pemerintah Kabupaten. Menurutnya, investasi besar dari APBD ini harus berbanding lurus dengan kualitas layanan di loket-loket kesehatan.
"Ini evaluasi besar-besaran, bukan sekadar angin lewat. Kami meminta standar pelayanan minimal dilaporkan secara berkala per tiga bulan. Kinerja instansi kesehatan harus diumumkan ke publik agar terdapat transparansi dan akuntabilitas," tegas Abu Suwandi.
Potret Miris Fasilitas Lapangan Kritik pedas juga datang dari Rahmad, Lutfi, dan H Kadir. Ketiganya memaparkan temuan lapangan yang memprihatinkan terkait fasilitas penunjang bagi pasien.
"Tolong lakukan pengecekan menyeluruh terhadap peralatan rumah sakit. Kami menemukan fasilitas dasar seperti televisi di ruang tunggu tidak berfungsi hingga regulator alat medis yang rusak. Jangan sampai keselamatan pasien terancam hanya karena alat yang tidak laik pakai," cecar salah satu anggota dewan.
Kadir secara khusus memberikan penekanan pada aspek humanisme. Ia meminta para dokter dan tenaga medis untuk kembali menerapkan prinsip 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun).
"Pasien yang datang itu sedang sakit, mereka butuh ketenangan psikologis. Melayani dengan ramah, murah senyum, dan yang terpenting, dahulukan tindakan medis (SOP) sebelum urusan administrasi," pintanya.
Dilema SDM di Wilayah Perbatasan Merespons tekanan tersebut, Saleh selaku perwakilan dari Dinas Kesehatan Kotabaru, mengakui bahwa pihaknya menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM).
Persoalan utamanya adalah rendahnya minat tenaga medis untuk ditempatkan di wilayah tugas Kotabaru yang secara geografis cukup menantang.
"Kami sangat membutuhkan tenaga perawat dan nakes lainnya karena beban kerja di Puskesmas terus meningkat, namun ketersediaan tenaga yang mau bertugas di sini sangat terbatas," akui Saleh.
Menanggapi gelombang kritik tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kotabaru, Erwin Simanjuntak, didampingi Direktur RSUD Pangeran Jaya Sumitra, drg Adrian Wijaya, menyatakan kesiapan untuk melakukan transformasi layanan di tahun 2026.
"Kami menyambut positif masukan dari pihak legislatif sebagai bahan evaluasi internal. Sebagai langkah konkret dalam transparansi, Dinas Kesehatan akan segera meluncurkan saluran komunikasi khusus (hotline) pengaduan pelayanan. Masyarakat bisa melaporkan langsung jika ditemukan kendala di lapangan," ujar Erwin Simanjuntak.
Ia juga menekankan bahwa fokus utama ke depan adalah penguatan fungsi preventif di 28 Puskesmas yang tersebar di Kotabaru. Erwin meminta setiap Kepala Desa ikut aktif memantau kondisi kesehatan warga melalui program Pos Lansia dan Posyandu.
Sementara itu, drg Adrian Wijaya memastikan bahwa RSUD Pangeran Jaya Sumitra akan melakukan pembenahan manajemen internal secara bertahap.
“Kami sepakat bahwa keselamatan pasien adalah prioritas utama. Dukungan dari DPRD akan menjadi motivasi bagi kami untuk memastikan RSUD kebanggaan kita ini memberikan layanan prima sesuai visi Kotabaru Sehat," tutupnya.
Rapat tersebut berakhir dengan satu nota kesepahaman: Pelayanan kesehatan di Kotabaru harus berubah. Masyarakat kini menanti realisasi dari janji-janji perbaikan tersebut, terutama terkait kemudahan berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP dan harapan besar atas selesainya pembangunan RS Stagen pada tahun 2027.
Editor: Arif Subekti
Editor : Arief