PELAIHARI — Anggota MPR RI H Endang Agustina menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan Republik Indonesia kepada guru, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Tanah Laut (Tala), Jumat (26/12). Sosialisasi digelar di dua lokasi, yakni Pondok Pesantren Noor Hasyim Tebuireng XV Pelaihari dan Aula Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Tanah Laut. Peserta dari kalangan guru, GP Ansor, Banser, Pagar Nusa, Fatayat NU, pengurus KNPI, serta berbagai organisasi kepemudaan di Tala.
Sebagai anggota MPR RI, Endang memiliki kewajiban konstitusional untuk menanamkan pemahaman Empat Pilar Kebangsaan yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Empat Pilar Kebangsaan harus terus dipahami dan diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga persatuan dan mempertahankan jati diri bangsa,” ujarnya.
Contohnya sila pertama Pancasila, Endang menekankan pentingnya kebebasan beragama yang dijamin negara. Ia juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap aliran atau paham yang bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan negara.
Dalam sesi bersama pemuda dan KNPI, politisi Partai Amanat Nasional itu mendorong generasi muda menjadi garda terdepan penjaga ideologi bangsa. Terutama di tengah derasnya arus digital dan media sosial. “Perubahan teknologi membawa dampak besar. Pemuda harus cerdas dan kritis agar tidak mudah terpengaruh ideologi asing, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tegasnya.
Ketua KNPI Tala, Andri Pebriyan Noor mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pemahaman Empat Pilar Kebangsaan sangat relevan bagi pemuda di era globalisasi. “Empat Pilar Kebangsaan bukan sekadar teks sejarah, tetapi menjadi ‘manual book’ bagi pemuda untuk menjaga kedaulatan bangsa di tengah gempuran ideologi asing dan arus digitalisasi yang masif,” ujarnya.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab. Sejumlah peserta menyoroti isu globalisasi, kesetaraan gender, hingga reklamasi. Menanggapi hal itu, Endang menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan regulasi keterlibatan perempuan minimal 30 persen di dunia usaha, serta menegaskan kewajiban reklamasi bagi perusahaan, khususnya sektor pertambangan dengan sanksi tegas bagi pelanggar.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief