BANJAR — Kinerja keuangan daerah Kabupaten Banjar pada tahun anggaran berjalan menunjukkan capaian positif. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan melalui Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) mencatat realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banjar mencapai 110 persen dari target yang telah ditetapkan.
Dalam data tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Banjar ditargetkan sebesar Rp2.600,72 miliar dan berhasil direalisasikan sebesar Rp2.860,91 miliar. Capaian ini dinilai sebagai indikator kuat membaiknya kinerja pengelolaan keuangan daerah, sekaligus hasil dari sinergi pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), badan usaha milik daerah (BUMD), serta fungsi pengawasan DPRD.
Berdasarkan rincian data SIKD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjar ditargetkan sebesar Rp322,21 miliar dengan realisasi Rp318,06 miliar atau 98,71 persen. Meski belum sepenuhnya mencapai target, beberapa komponen PAD justru menunjukkan kinerja melampaui ekspektasi.
Komponen Pajak Daerah tercatat sebagai salah satu penyumbang utama, dengan realisasi mencapai Rp170,95 miliar dari target Rp161,01 miliar atau 106,17 persen. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak serta efektivitas upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
Sementara itu, Retribusi Daerah terealisasi Rp7,68 miliar dari target Rp7,69 miliar atau 99,85 persen, relatif stabil dan mendekati target. Namun, pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, realisasi baru mencapai Rp14,74 miliar dari target Rp17,22 miliar atau 85,58 persen. Adapun Lain-lain PAD yang Sah terealisasi Rp124,69 miliar dari target Rp136,29 miliar atau 91,49 persen.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar Lauhul Mahfudz menilai capaian pendapatan daerah tersebut patut diapresiasi, namun tetap harus dibarengi dengan upaya menjaga konsistensi dan keberlanjutan pada tahun-tahun berikutnya.
“Sebagai Ketua Komisi II, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kepala daerah dan seluruh stakeholder, khususnya OPD dan perusahaan daerah yang berkontribusi terhadap kenaikan PAD. Harapan kami, capaian ini tidak hanya sekali, tetapi bisa berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Lauhul, kontribusi deviden dari BUMD menjadi salah satu faktor strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, Komisi II DPRD terus mendorong penguatan kinerja perusahaan daerah agar mampu memberikan kontribusi optimal bagi keuangan daerah.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar Rahmat Saleh menambahkan bahwa dukungan DPRD terhadap peningkatan PAD diwujudkan melalui kebijakan legislasi dan penganggaran, salah satunya dengan pengesahan sejumlah Raperda penyertaan modal daerah.
“Hari ini kami telah mengesahkan Raperda penyertaan modal, baik kepada PT BPR Martapura Banjar Sejahtera, Perumda Pasar Bauntung Batuah, maupun PT Air Minum Intan Banjar. Insya Allah, pada RUPS Januari 2025 kepemilikan saham daerah di PT Air Minum Intan Banjar meningkat menjadi 51,45 persen, sehingga deviden daerah diproyeksikan naik hingga Rp1,5 miliar,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka menengah Komisi II DPRD untuk memperkuat basis PAD melalui optimalisasi aset dan investasi daerah.
Senada dengan itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banjar Ali Syahbana menekankan bahwa capaian pendapatan tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. DPRD, khususnya Komisi II, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar tren peningkatan PAD tetap terjaga.
“Kami tidak berhenti sampai di sini. Fungsi pengawasan akan terus kami jalankan agar PAD terus meningkat, karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Menjaga ritme dan konsistensi peningkatan PAD adalah bentuk komitmen kami di Komisi II,” tegasnya.
Selain fokus pada peningkatan pendapatan, Komisi II DPRD Kabupaten Banjar juga menyoroti pentingnya penataan dan optimalisasi aset daerah. Aset milik pemerintah daerah dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara produktif, baik melalui kerja sama pemanfaatan, penyertaan modal, maupun pengelolaan yang lebih profesional.
Ke depan, Komisi II DPRD Kabupaten Banjar memastikan akan terus mengawal kinerja OPD pengelola pendapatan serta BUMD melalui evaluasi berkala dan rekomendasi strategis, agar capaian pendapatan daerah tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. Editor : Nurhidayat