PARINGIN - Pemerintah Kabupaten Balangan bersama DPRD Balangan menyepakati Raperda APBD 2026 di tengah penurunan kapasitas fiskal daerah yang cukup dalam. Kesepakatan itu menjadi pijakan baru bagi eksekutif dan legislatif untuk menata ulang prioritas pembangunan, agar tetap berdampak bagi masyarakat.
Bupati Balangan, H Abdul Hadi, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 daerah harus melakukan dua kali rasionalisasi anggaran akibat kebijakan pusat dan penyesuaian KUA-PPAS. Kondisi ini turut memengaruhi proyeksi keuangan 2026.
“Puncak APBD kita di 2024 mencapai sekitar Rp 4,7 triliun. Proyeksi 2026 berada di kisaran Rp 2,5 triliun. Hampir Rp 2,3 triliun hilang dalam dua tahun. Ini penurunan yang sangat tajam,” ujarnya, Selasa (2/12).
Dengan ruang fiskal yang menyusut, Abdul Hadi menegaskan seluruh SKPD diwajibkan menempatkan anggaran pada program yang sesuai Renstra dan memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Beberapa program harus disesuaikan, namun sejumlah prioritas tetap dijaga agar tidak terhenti.
“Program Beasiswa 1000 Sarjana tetap kita pertahankan. Kita memilih mana yang benar-benar prioritas dan mana yang bisa ditunda,” tambahnya.
Ia berharap persetujuan APBD 2026 menjawab isu-isu strategis yang berkembang, terutama kebutuhan publik yang kian beragam.
“Mudah-mudahan APBD ini menjadi respon nyata atas kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang,” katanya.
Dari sisi legislatif, Anggota DPRD Balangan Baihaqi menegaskan bahwa 2026 akan menjadi tahun efisiensi anggaran. Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya diminta berhemat, tetapi memastikan setiap rupiah yang dialokasikan menghasilkan nilai maksimal.
“Pengurangan anggaran tidak otomatis menurunkan nilai. Justru ini tantangan untuk mengubah paradigma menjadi nilai maksimal: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya penguatan penganggaran berbasis kinerja, reformasi internal, serta optimalisasi PAD sebagai penopang fiskal di tengah turunnya transfer pusat.
“Efisiensi harus berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan. Optimalisasi PAD menjadi kunci agar ketergantungan pada pusat berkurang,” tegas Baihaqi.
Editor : Arif Subekti