BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarmasin terpaksa menunda rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Penyebabnya cukup menggelitik, namun berdampak besar. Ketua DPRD Banjarmasin, Rikval Fachruri, tidak hadir tanpa memberikan kabar resmi, dan diketahui sedang berada di luar daerah.
Padahal, agenda pembahasan anggaran tersebut menjadi salah satu agedan paling krusial jelang batas pengesahan pada 30 November mendatang.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaini, yang juga unsur pimpinan Banggar dari Fraksi Gerindra, tidak dapat menutupi rasa kecewanya.
“Pembahasan APBD 2026 ini sangat urgent dan penting. Kita sudah sepakat bahwa selama pembahasan, pimpinan dan anggota Banggar tidak akan melakukan kunjungan kerja atau berada di luar daerah,” ujar Isnaini kepada wartawan usai rapat ditutup, Jumat (14/11/2025).
Kesepakatan itu ternyata tidak berjalan mulus. Saat rapat penting digelar, ketua dewan justru tidak hadir di ruang rapat paripurna.
Lebih mengejutkan lagi, tidak ada pemberitahuan resmi dari Rikval mengenai keberadaannya maupun alasan ketidakhadiran tersebut.
“Yang sangat disayangkan, ketua dewan malah tidak ada di tempat dan sedang berada di luar daerah. Beliau juga tidak menyampaikan secara resmi kemana dan kenapa tidak datang,” tegasnya.
Situasi itu memantik reaksi keras dari anggota Banggar. Mereka sepakat menunda pembahasan karena menilai rapat tidak akan optimal bila tak langsung dipimpin ketua dewan.
Kehadiran pimpinan dianggap penting agar pembahasan berlangsung akuntabel dan transparan.
“Kalau hanya sebagian yang hadir, kualitas pembahasannya tentu kurang optimal. Ini menyangkut hajat kota, wajar kalau kita minta kehadiran lengkap,” ujarnya.
Isnaini juga mengingatkan bahwa Badan Musyawarah (Banmus) sebelumnya sudah menetapkan larangan keberangkatan dinas bagi anggota dewan selama periode pembahasan APBD.
Ketentuan itu ternyata justru dilanggar oleh pimpinan sendiri.
“Sudah disepakati dalam rapat Banmus tidak ada keberangkatan selama pembahasan anggaran 2026. Tapi ketua malah berangkat,” ucapnya.
Akhirnya, seluruh anggota Banggar sepakat menunda rapat hingga Minggu mendatang dengan harapan seluruh pimpinan bisa hadir dan proses dapat berjalan maksimal.
“Kami sepakat menunda dulu sampai hari Minggu, sampai pimpinan ada,” tambah Isnaini.
Sementara itu, waktu terus berjalan menuju batas akhir pengesahan. Bila APBD 2026 tidak disahkan hingga 30 November, pemerintah kota terancam mendapat sanksi dari pusat.
“Ini bukan soal kecil. Kalau lewat, akan ada sanksi pemotongan dana DAU dan DAK. Itu jelas merugikan kota,” tegas Isnaini mengingatkan.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, akhirnya angkat bicara terkait kekecewaan anggota Badan Anggaran (Banggar) atas ketidakhadirannya dalam rapat pembahasan APBD 2026 pada Jumat (14/11).
Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa dirinya berada di luar daerah bukan untuk perjalanan yang dibuat-buat, melainkan menghadiri undangan resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Yogyakarta.
“Saya menghadiri undangan dari Pemerintah Provinsi Kalsel yang dihadiri Gubernur Kalsel. Seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Kalsel juga diundang dan berhadir. Ini undangan, bukan kunjungan yang dibikin-bikin,” jelasnya.
Ia menyebut kehadirannya di forum tersebut merupakan bagian dari koordinasi daerah dan penyelarasan program kerja antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi.
Karena itu, ia menilai perlu hadir untuk mewakili institusi DPRD Kota Banjarmasin. “Ini dalam rangka koordinasi daerah dan program kerja daerah bersama pemerintah provinsi. Jadi saya hadir mewakili lembaga,” tegasnya.
Terkait penundaan rapat Banggar, ia menilai semestinya pembahasan tetap bisa berjalan sesuai jadwal Banmus, sebab secara aturan pimpinan dewan yang lain dapat mewakili bila ketua berhalangan hadir.
Berharap pembahasan APBD 2026 bisa segera dilanjutkan dan tidak terhambat oleh dinamika internal.“Rapat Banggar seharusnya terus berjalan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan Banmus. Secara aturan, apabila ketua berhalangan bisa diwakilkan oleh pimpinan yang lain,” ujarnya.
Ia kemudian menyinggung bahwa dirinya sudah berkali-kali meminta pimpinan lain untuk menghadiri kegiatan luar kota jika ia berhalangan, namun ajakan itu jarang direspons.
“Saya sudah sering kali tawarkan kepada yang bersangkutan, kalau ada kegiatan luar, tolong hadiri sebagai perwakilan DPRD. Tapi yang bersangkutan sering kali mengabaikan. Sepertinya sibuk dengan kesibukan yang lain,” sindirnya.
Editor: Toto Fachrudin
Editor : Arief