Salah satu narasumber yang dihadirkan adalah mantan calon Presiden Ganjar Pranowo. Dengan gaya khasnya, dia menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada 2029 bukanlah kerugian bagi partai politik besar. Sebaliknya, keputusan tersebut sebagai peluang untuk memperkuat pendidikan politik dan kaderisasi.
“Tidak ada masalah. Justru partai politik harus kembali pada fungsi utamanya, yaitu pendidikan politik. Di sana ada sumber rekrutmen dan proses kaderisasi,” ujarnya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Tanam Pohon Cendana di Arboretum Ayu Tirta Banjar
Putusan MK yang dimaksud tertuang dalam Nomor 135/PUU-XII/2024 dan telah bersifat final serta mengikat. Dalam sidang pada 26 Juni 2025, MK menyatakan bahwa Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah tidak lagi dilaksanakan secara serentak mulai 2029.
Ganjar menjelaskan, pelaksanaan Pemilu serentak lima kotak selama ini terbukti menyulitkan partai politik. Selain beban logistik dan kampanye yang berat, partai juga kesulitan mencalonkan anggota legislatif di tiga level sekaligus, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
“Waktu yang tersedia tidak cukup untuk menjaring calon legislatif secara optimal. Maka pemisahan ini bisa menjadi solusi,” tambahnya.
Meski demikian, Ganjar mengakui bahwa setiap kebijakan negara pasti memunculkan kritik. Maka dia mendorong publik, terutama generasi muda, untuk aktif menguji dan memberi masukan terhadap dampak kebijakan tersebut.
“Silakan kritik sekeras-kerasnya. Itu bagian dari kontribusi terhadap demokrasi,” tegas mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Senada dengan Ganjar, narasumber lain, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin, Jefrie Fransyah, menekankan pentingnya pendidikan politik, terutama bagi pemilih pemula. Menurutnya, literasi politik yang benar harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat mampu memilah informasi secara bijak.
“Pemahaman politik di Indonesia tidak kurang. Aksesnya luas, tinggal bagaimana kita mengedukasi pemilih agar tidak terjebak informasi yang salah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BEM ULM, Adi Jayadi, mengingatkan agar mahasiswa tidak apatis terhadap kebijakan publik, termasuk putusan MK terbaru. Ia menyebut kampus sebagai laboratorium demokrasi yang harus aktif menguji dan mengkritisi produk hukum negara.
“Tidak ada ruang untuk pesimisme. Mahasiswa harus peduli karena dampaknya langsung ke bangsa dan negara,” tutupnya.
Editor: Oscar Fraby
Editor : Arief