RANTAU – Suasana birokrasi Tapin kembali bergeliat. Pemerintah Kabupaten Tapin resmi membuka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk delapan posisi strategis. Langkah ini mendapat sambutan positif dari DPRD Tapin yang menilai pelaksanaan lelang jabatan tersebut sebagai wujud nyata penerapan merit system di daerah.
Anggota DPRD Tapin, Yuspianor, menegaskan bahwa langkah ini adalah sinyal baik bagi reformasi birokrasi di Tapin.
“Kami menyambut positif pelaksanaan seleksi terbuka ini. Ini langkah yang baik untuk memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis benar-benar dipilih berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan karena kedekatan pribadi,” ujarnya kepada Radar Banjarmasin, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, DPRD melihat seleksi ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan prinsip objektivitas dan profesionalitas.
“Ini komitmen bersama untuk memperkuat birokrasi yang berintegritas. Kalau prosesnya dijalankan dengan benar, hasilnya pasti melahirkan pejabat-pejabat yang siap bekerja melayani masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yuspianor menegaskan bahwa harapan DPRD terhadap pelaksanaan lelang jabatan kali ini sederhana namun fundamental, objektif dan transparan.
“Jangan sampai hanya formalitas. Proses ini harus benar-benar menjadi sarana untuk mendapatkan figur terbaik di setiap posisi,” katanya.
Ia menilai, transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama. “Masyarakat berhak tahu bagaimana prosesnya berjalan, siapa yang lolos dan dengan alasan apa. Kalau semua dilakukan terbuka, kepercayaan publik akan meningkat. Itu juga memperkuat legitimasi pejabat yang terpilih nantinya,” ucapnya.
Dalam pandangannya, seorang pejabat tinggi pratama tak hanya harus cakap secara teknis, tetapi juga kuat secara moral dan kepemimpinan.
“Pejabat tinggi itu harus punya kompetensi, integritas, dan kemampuan memimpin yang baik. Ia harus paham visi-misi Bupati Tapin, punya semangat pelayanan, dan jadi penggerak bagi bawahannya,” tutur Yuspianor.
Ia juga mengingatkan bahwa birokrasi bukan sekadar urusan administrasi, melainkan cerminan moral pelayanan publik. “Kalau moralnya kuat, kebijakan yang diambil pun akan berpihak pada masyarakat, bukan kepentingan pribadi,” katanya menegaskan.
Tak hanya memberi dukungan, DPRD juga menyampaikan sejumlah masukan kepada panitia seleksi. Yuspianor menyarankan agar panitia memperkuat mekanisme penilaian dengan melibatkan unsur independen seperti akademisi atau tokoh masyarakat.
“Dengan melibatkan pihak luar, hasilnya akan lebih objektif dan kredibel. Publik juga perlu diberi ruang memberikan masukan terhadap calon-calon yang maju,” katanya.
Dalam seleksi kali ini, delapan jabatan tinggi pratama yang dilelang adalah Sekretaris DPRD Tapin, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Satpol PP dan Damkar, Kepala Dinas Perindustrian, Kepala Dinas Perdagangan, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Pendaftaran dibuka selama 15 hari, mulai 3 hingga 17 November 2025. Proses seleksi ini diharapkan menghasilkan pejabat-pejabat terbaik yang siap membawa semangat baru dalam birokrasi Tapin.
Di akhir wawancara, Yuspianor menitipkan pesan khusus untuk para calon pejabat yang nantinya terpilih.
“Kami ingin mereka jadi mitra yang baik bagi DPRD. Terbuka terhadap masukan, tanggap terhadap persoalan masyarakat, dan cepat bertindak. Birokrasi harus lebih responsif, lebih dekat dengan rakyat, dan siap bekerja sama mewujudkan Tapin yang maju,” tegasya.
Editor : Arif Subekti