Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD HSU H Mawardi dan dihadiri Wakil Bupati HSU Hero Setiawan yang mewakili Bupati H Sahrujani. Kegiatan berlangsung di Aula Paripurna DPRD HSU, Senin (27/10/2025).
Pihak eksekutif menjelaskan sejumlah hal penting, termasuk penyebab penurunan pendapatan daerah dan langkah antisipasi yang akan ditempuh pemerintah.
Baca Juga: SPPG Polri Tapin Terus Dikebut, Target Desember Layani MBG 3.000 Warga
"Penurunan pendapatan ini disebabkan berkurangnya alokasi transfer dari pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun nonfisik, yang mengalami penurunan sekitar 7,29 persen," ungkap Hero mewakili eksekutif.
Ia menjelaskan, penurunan tersebut terjadi akibat kebijakan nasional dan penyesuaian formula dana transfer yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi serta arah prioritas pembangunan nasional tahun 2026.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah akan melakukan rasionalisasi belanja pegawai, terutama perhitungan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tanpa mengurangi kinerja pelayanan publik.
Baca Juga: Satlantas Polresta Banjarmasin Bertandang ke Madrasah, Berikan Edukasi Lalulintas
Menjawab pertanyaan legislatif mengenai tingginya proporsi belanja pegawai, Hero, yang akrab disapa Iwan Alabio, menyampaikan bahwa pada RAPBD 2026, belanja pegawai memang masih diproyeksikan di atas 30 persen dari total belanja daerah. Kondisi ini juga dialami banyak kabupaten/kota lain di Indonesia.
"Beban belanja wajib seperti gaji ASN, tunjangan, dan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) turut berpengaruh. Selain itu, penurunan alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga mempengaruhi struktur belanja daerah," jelasnya.
Untuk menekan porsi belanja pegawai, pemerintah daerah akan merasionalkan pengeluaran pegawai serta memasukkan alokasi DAK fisik, DAK nonfisik, dan DAU khusus dalam APBD murni 2026. Dengan langkah ini, diharapkan total belanja daerah meningkat dan persentase belanja pegawai terhadap total belanja daerah dapat menurun.
Baca Juga: Cabor Gulat Kembali Persembahkan Medali Emas untuk Kontingen HSU di Porprov Kalsel XIII 2025
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD HSU H Mawardi menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari tahapan pembahasan RAPBD sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD.
"Setelah penyampaian penjelasan kepala daerah dan pemandangan umum fraksi-fraksi, maka tahap selanjutnya adalah penyampaian jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2026," ujar Mawardi.
Mawardi menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan jawaban dan tanggapan secara komprehensif terhadap seluruh masukan dan pertanyaan dari masing-masing fraksi.
Baca Juga: Wakil Bupati HSU Sambut Obor Porprov Kalsel, Targetkan Masuk Lima Besar
Kegiatan ini juga dihadiri Ketua DPRD HSU H Fadilah, Wakil Ketua DPRD II Ahmad Al Gifari, dan unsur anggota. Hadir pula unsur Forkopimda, pejabat di lingkungan Pemkab HSU, serta undangan dari organisasi masyarakat, keagamaan, dan mahasiswa. (*)
Editor : M. Ramli Arisno