BANJARMASIN — Di Jalan Gatot Subroto, sebuah bangunan berpagar biru putih berdiri tenang di antara hiruk-pikuk kota. Kantor DPD RI Perwakilan Kalimantan Selatan itu tampak sepi pada Senin (27/10/2025) siang.
Hanya dua petugas berjaga di pintu depan.
Sementara spanduk wajah empat senator Kalsel, Habib Zakaria Bahasyim, Muhammad Hidayattollah, Gusti Farid Hasan Aman, dan Habib Hamid Abdullah, menjadi satu-satunya penanda aktivitas politik yang hidup di dalamnya.
Baca Juga: 95 Anggota DPD RI Diterpa Skandal Suap, Termasuk Senator dari Kalsel?
Sejak 2018, kantor ini menjadi tempat kerja para senator Kalsel.
Sebelumnya, mereka berpindah-pindah.
Menyewa ruang tak jauh dari lokasi sekarang.
Bahkan sempat berkantor di kompleks Pemprov Kalsel di Jalan Sudirman, sebelum bangunan itu dibongkar.
Meski bangunan saat ini masih tampak layak, ia menyimpan cerita tentang keterbatasan dan harapan yang belum terwujud.
“Kalau air pasang, halaman kantor bisa tergenang,” ujar Kepala Kantor DPD RI Kalsel, Andrian Teguh.
Ia menyebut bahwa kontrak sewa akan berakhir pada Maret tahun depan.
“Tak tahu lagi harus ke mana,” lanjutnya, dengan nada yang mencerminkan kekhawatiran akan masa depan kantor yang menjadi simpul aspirasi masyarakat daerah.
Di dalam bangunan, tak ada ruang rapat khusus.
Empat senator memiliki ruang kerja masing-masing.
Sementara ruang tengah difungsikan sebagai tempat rapat dengan meja dan kursi biasa.
Di bagian depan, sofa dan meja menyambut tamu.
Terutama warga yang datang membawa aspirasi.
Meski sunyi dari aktivitas harian, kantor ini tetap menjadi tempat berlabuhnya suara rakyat.
“Aspirasi kadang disampaikan langsung ke sini, selain saat reses,” kata Andrian.
Ia menyebut beberapa isu yang pernah masuk, seperti banjir di Hulu Sungai Tengah akibat limpasan bendungan, serta pemekaran daerah Kambatang Lima di Tanah Bumbu.
Sejak enam tahun lalu, keinginan memiliki gedung sendiri sudah mengemuka.
Pemprov Kalsel bahkan telah menyediakan lahan seluas 5.000 meter persegi di kawasan perkantoran Banjarbaru.
Kebutuhan kantor hanya sekitar 1.500 meter persegi.
Namun pembangunan belum bisa dilakukan karena terbentur moratorium dan keterbatasan anggaran.
“Kami berharap ada bantuan dana hibah dari pemprov, seperti di Jawa Timur yang dibangunkan oleh APBD mereka,” ujar Andrian.
Sambil menunggu pencairan harapan itu, pihaknya mengusulkan pinjam pakai aset milik pemprov yang tak terpakai.
Beberapa aset sudah didata, tinggal menunggu keputusan.
Beberapa provinsi sudah memiliki kantor DPD yang representatif, seperti Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Palembang, dan Bali.
Keempatnya dibangun oleh pemerintah pusat.
“Berbeda dengan Jatim, dibangunkan melalui APBD provinsi mereka,” sebut Andrian.
Kantor DPD RI Kalsel bukan sekadar bangunan.
Ia adalah ruang pertemuan antara wakil rakyat dan suara rakyat.
Di tengah keterbatasan fasilitas dan ancaman kehilangan tempat, semangat untuk menampung aspirasi tetap hidup.
Kini, yang dibutuhkan bukan hanya ruang fisik. Tapi juga komitmen politik untuk menjamin keberlanjutan fungsi representatif lembaga ini.
Editor: Edy Hardiyanto
Editor : Arief