BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang digelar di Gedung B Sekretariat DPRD Kalsel, Kamis (23/10), dipimpin Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, dan dihadiri anggota Banggar, pejabat Badan Keuangan Daerah (BKD), serta perwakilan OPD terkait.
Rapat lanjutan ini menjadi tahap penting memastikan penyusunan APBD 2026 berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah. Fokus pembahasan meliputi prioritas anggaran, strategi peningkatan pendapatan, dan efisiensi belanja.
Supian HK menegaskan, arah kebijakan anggaran harus berpihak pada kepentingan publik. “Setiap rupiah dalam APBD harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Anggaran harus efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Kalsel HM Alpiya Rakhman, menambahkan pentingnya konsistensi seluruh SKPD dalam melaksanakan program berbasis hasil dan regulasi yang berlaku.
Banggar juga menelaah potensi peningkatan PAD melalui pajak, retribusi, dan optimalisasi sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.
DPRD Kalsel menegaskan komitmennya bersama Pemprov untuk menghadirkan APBD 2026 yang transparan, akuntabel, dan pro-rakyat, sebagai instrumen strategis mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan
Editor : Arief