BANJARMASIN – Partai Gerakan Mandiri Bangsa (Gema Bangsa) resmi menancapkan eksistensinya di Kalimantan Selatan. Momen bersejarah ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Kalimantan Selatan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Muhammad Sopiyan, kepada Ketua DPW Kalsel, Mimin, di Kantor DPP Partai Gema Bangsa di Jakarta Selatan, Senin (13/10) sore.
Penyerahan SK tersebut turut disaksikan jajaran pengurus pusat, termasuk Ketua Umum DPP Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq. Kehadiran para tokoh pusat menandai semangat kolaborasi antara struktur nasional dan daerah dalam membangun kekuatan politik yang solid.
Mimin, yang hadir bersama Ketua DPD Partai Gema Bangsa Kota Banjarmasin, Joni Susanto, menyampaikan rasa syukur atas pengesahan kepengurusan wilayah. Ia menyebut, SK tersebut merupakan buah dari kerja keras tim di Kalsel yang telah berhasil membentuk 10 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari total 13 kabupaten/kota.
“Penyerahan SK ini adalah awal dari perjuangan kami di Kalsel. Kami akan segera memaksimalkan pembentukan DPD di tiga wilayah yang tersisa serta memperluas jaringan hingga ke tingkat kecamatan dan ranting di desa atau kelurahan,” ujar Mimin.
Ia menegaskan bahwa kehadiran Partai Gema Bangsa bukan sekadar formalitas politik, melainkan langkah nyata untuk menghadirkan partai yang dekat dengan masyarakat. Fokus program kerja ke depan, akan diarahkan pada konsolidasi internal dan pembinaan kader di tingkat akar rumput.
Dengan diterbitkannya SK tersebut, Partai Gema Bangsa kini memiliki struktur kepengurusan yang sah di Kalsel. Langkah ini menjadi titik awal bagi partai besutan Ahmad Rofiq untuk memperluas basis dukungan dan memperkuat posisi di peta politik nasional menjelang kontestasi mendatang. “Target kami jelas, ingin memberikan kontribusi nyata sebagai partai politik,” tandas Mimin.
Untuk diketahui, Partai Gema Bangsa didirikan pada 17 Januari 2025 oleh tokoh-tokoh seperti Andogo Wiradi dan Ahmad Rofiq (Mantan Sekjen Perindo). Partai ini lahir sebagai respons terhadap kekecewaan publik terhadap praktik politik yang transaksional dan oligarkis di Indonesia.
Editor : Arif Subekti