BANJARBARU - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru meminta sistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dievaluasi.
Hal itu disampaikan merespons keracunan massal di wilayah tentangga Kabupaten Banjar yang diduga terjadi karena menu makanan bergizi gratis (MBG).
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama 21 dapur MBG di Banjarbaru, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Komisi I menyoroti evaluasi terkait sistem pengiriman dan waktu memasak.
Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarbaru, Ririk Sumari Restuningtyas setiap dapur MBG memiliki waktu memasak yang bervariasi.
"Variatif tadi ada yang nyampaikan ada dapur yang masak dari jam 2 pagi, ada yang jam 3 pagi, tentunya mereka harus mengevaluasi," ungkap Ketua Komisi I Ririk Sumari Restuningtyas usai RDP di Kantor DPRD Banjarbaru, Senin (13/10/2025) sore.
Di sisi lain, pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu tempuh SPPG dalam mendistribusikan menu makanan ke sekolah-sekolah.
Yang mana sesuai aturan, katanya, 30 menit waktu tempat maksimal yang diperlukan agar MBG dapat dapat diterima dengan kondisi yang baik untuk dimakan.
"Harapannya memang tadi kata kordinator wilayah ada evaluasi yang akan mereka lakukan salah satunya di Banjarbaru ini terkait dengan pengiriman makanannya," harap Ririk.
Dirinya berharap seluruh dapur MBG kembali mengevaluasi waktu tempuh pengiriman agar tidak jauh sehingga tidak mengurangi kadar kualitas gizi pada makanan yang dimasak.
Di samping itu pihaknya juga mendorong untuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG di Kota Banjarbaru yang saat ini belum dilakukan.
"Baru mau dibentuk, di mana mereka baru mau bentuk persatuan visinya untuk percepatan," tutupnya.
Pihaknya pun berharap para mitra BGN dan korwil SPPG di Kota Banjarbaru juga bisa bermitra dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan di Kota Banjarbaru.
Editor : Arif Subekti