Disampaikan dalam rapat paripurna di Aula DPRD HSU, Senin (13/10/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD HSU H Fadilah, Wakil Ketua DPRD H Mawardi, dan Wakil Ketua Dua Ahmad Al Ghifari.
Baca Juga: Bawaslu HSU dan Kwarcab Pramuka Teken MoU Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu
Hadir Bupati HSU H Sahrujani, Wakil Bupati Hero Setiawan, pejabat Forkopimda, serta para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Juru Bicara Fraksi PKB HSU, Ratna Sri Dewi, menyampaikan apresiasi kepada Pemda atas penyusunan RAPBD 2026 yang dilakukan dengan kehati-hatian di tengah keterbatasan fiskal.
Akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Baca Juga: 500 Driver Ojol se-Kalsel Deklarasi Kamtibmas Bersama Polda
"Situasi fiskal saat ini menuntut kebijakan anggaran yang efisien, berkeadilan, dan tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKB menyoroti beberapa poin penting. Pertama, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi PKB mendorong penguatan sistem pajak berbasis digital, pemutakhiran data wajib pajak, serta pengelolaan aset daerah secara produktif.
Baca Juga: MBG Beracun di Martapura, Buka Peluang Gugatan Hukum
Target kenaikan PAD minimal 10 persen dari realisasi 2025 diharapkan realistis dan tidak membebani masyarakat.
Kedua, efisiensi belanja dan penajaman prioritas. Fraksi PKB menekankan pentingnya efisiensi belanja operasional dan perjalanan dinas, agar alokasi lebih difokuskan pada program prioritas.
Seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Baca Juga: MBG Beracun di Martapura, Anggota DPRD Banjar Desak Pemerintah Miliki Alat Rapid Test Makanan
Ketiga, kesejahteraan tenaga non-ASN dan guru honor. Fraksi PKB meminta Pemda menjamin keberlanjutan insentif bagi guru honor, guru PAUD, serta tenaga keagamaan di pesantren dan madrasah.
Mereka dinilai berperan besar dalam mencerdaskan generasi muda dan membentuk karakter bangsa.
Keempat, penguatan program agropolitan. PKB mendukung kebijakan pembangunan berbasis pertanian dan perikanan dengan alokasi minimal 20 persen dari belanja modal, termasuk infrastruktur penunjang sektor pertanian dan peternakan.
Baca Juga: 195 Anggota Satpol PP Banjarmasin Dites Urine Mendadak, Pastikan Bersih dari Narkoba
Kelima, pemerataan pembangunan antarwilayah. Fraksi PKB mendorong pembangunan yang lebih merata di wilayah pinggiran dan daerah rawan banjir yang masih tertinggal secara infrastruktur.
Keenam, sinergi pusat, daerah, dan desa. Fraksi PKB menekankan perlunya koordinasi kuat antarlevel pemerintahan agar program pembangunan tidak tumpang tindih dan saling memperkuat.
Fraksi PKB juga mengajukan sejumlah pertanyaan strategis. Di antaranya mengenai strategi pemerintah dalam menghadapi defisit anggaran sebesar Rp381,5 miliar, proyeksi dan kualitas SILPA 2025, serta arah kebijakan penurunan angka kemiskinan dan stunting di HSU.
Baca Juga: Berebut Posisi Ketua Golkar Batola, Syarif Faisal dan Herman Susilo Siap Bersaing
Ratna Sri Dewi menegaskan bahwa fraksinya akan terus berkomitmen mengawal dan mengawasi pelaksanaan RAPBD 2026 agar berjalan transparan, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
"Kami terus mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat kecil, keadilan sosial, dan kemaslahatan umat," pungkasnya. (*)
Editor : M. Ramli Arisno