Advertorial Banua BanuaPedia Basket Beauty Bisnis Bola Ekspedisi Ramadan Event Feature Female Gadget Hukum & Peristiwa Kesehatan Nasional Olahraga Opini Otomotif Pendidikan Politik Radar Kota Ragam Info Religi Sastra Tahulah Pian

MBG Beracun di Martapura, Anggota DPRD Banjar Desak Pemerintah Miliki Alat Rapid Test Makanan

M Oscar Fraby • Selasa, 14 Oktober 2025 | 10:39 WIB

 

CEK LOKASI:Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Ahmad Fauzan Asniah, saat meninjau dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Martapura.
CEK LOKASI:Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Ahmad Fauzan Asniah, saat meninjau dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Martapura.

MARTAPURA – Kasus keracunan massal 134 siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banjar harus menjadi pelajaran berharga. Anggota Komisi IV DPRD Banjar, Ahmad Fauzan Asniah mendesak pemerintah daerah segera memiliki alat rapid test makanan. Fungsinya untuk mendeteksi bahan berbahaya secara langsung di lapangan.

Menurut Fauzan, alat ini penting sebagai deteksi dini keamanan pangan. Apalagi Martapura kerap menjadi lokasi acara besar keagamaan yang melibatkan ribuan orang. “Di Martapura sering ada acara besar seperti haul dan peringatan hari besar Islam. Jadi alat rapid test sangat diperlukan agar makanan yang disajikan aman,” ujarnya, belum lama tadi.

Dorongan tersebut muncul setelah hasil laboratorium Dinas Kesehatan Banjar menemukan kandungan nitrat pada dua jenis makanan—nasi dan sayur—yang dikonsumsi para siswa. Zat itu diduga kuat menjadi penyebab keracunan.

Fauzan menilai, evaluasi saja tidak cukup. Melainkan harus dibarengi sistem pencegahan yang nyata. “Kalau kita punya alat rapid test sendiri, setiap bahan bisa dicek sebelum disajikan. Ini bukan hanya untuk program MBG, tapi juga kegiatan masyarakat secara umum,” tegasnya.

Sekretaris Satgas Program Percepatan MBG Banjar, Sipliansyah Hartani membenarkan adanya temuan nitrat tersebut. “Dari hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan memang ditemukan unsur nitrat,” ungkapnya.

Meski begitu, Sipliansyah memastikan seluruh siswa yang terdampak sudah tertangani dengan baik di RSUD Ratu Zalecha Martapura. “Alhamdulillah, semua korban dalam kondisi ringan. Sebagian dirawat di IGD dan rawat inap, tapi seluruhnya sudah pulih,” jelas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Banjar ini.

Sipliansyah menuturkan pihaknya telah dimintai keterangan oleh tim investigasi Badan Gizi Nasional (BGN). “Kami sudah memberi keterangan sesuai fakta lapangan. Mereka juga punya data dari pihak lain,” katanya.

Ia menegaskan, kasus ini bukan akibat kelalaian, melainkan murni musibah. “Namanya musibah, tidak bisa diprediksi. Dapur MBG secara umum sudah sesuai standar. Hanya ada catatan teknis yang perlu diperbaiki,” ucapnya.

Saat ini, Satgas MBG tengah melakukan evaluasi total dengan melibatkan tiga ahli gizi, kepala SPPG, bagian akuntansi, serta 47 karyawan dari dapur hingga petugas kebersihan.

Terkait kemungkinan sanksi terhadap penyedia dapur MBG, Sipliansyah menyebut keputusan akan dibahas bersama BGN Pusat. “Kami terus berkoordinasi. Soal peneguran akan diputuskan secara resmi,” sebutnya.

Masih Diperiksa Puslabfor Surabaya

Kasus keracunan massal MGB yang menimpa ratusan pelajar di Kabupaten Banjar pada 9 Oktober lalu, masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Sampel makanan telah dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Surabaya untuk uji kandungan.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyatakan bahwa pihaknya belum menyimpulkan penyebab pasti keracunan. “Kami masih menunggu hasil dari laboratorium,” ujarnya, Senin (13/10).

Seperti diketahui, sebanyak 78 siswa dari tiga sekolah di Martapura dilaporkan mengalami gejala keracunan. Mereka mendapatkan penanganan medis di RSUD Ratu Zalecha. Ketiga sekolah tersebut adalah SMA IT Assalam, SD Muhammadiyah, dan SDN 1 Pasayangan.

Insiden ini menjadi peringatan penting bagi pelaksanaan program MBG. Meski bertujuan mulia, mesti harus dijalankan dengan standar keamanan tinggi. Kapolda Kalsel menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang. Untuk mencegah insiden serupa, pengawasan terhadap Sentra Pelayanan Polisi Gizi (SPPG) Polri, sebut kapolda, akan diperketat. Dari 14 SPPG Polri yang direncanakan di Kalsel, empat sudah beroperasi. Sementara sepuluh lainnya masih dalam tahap pembangunan dan verifikasi. “SPPG Polri ini akan menjadi percontohan nasional. Kami lakukan quality control ketat agar tidak ada kasus keracunan. Semua bahan makanan dikontrol langsung oleh ahli gizi dan Dinas Kesehatan,” tegas Irjen Yudha.

Kapolda menambahkan, bahwa Polri menempatkan keamanan dan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama. Penanganan kasus keracunan MBG dilakukan secara serius, dengan harapan dapat memperbaiki sistem distribusi makanan bergizi di sekolah-sekolah.

Editor: Eddy Hardiyanto

Editor : Arief
#Keracunan #dprd #Banjar #dewan #Mbg