BANJARMASIN - Penurunan dana transfer pusat ke provinsi dan kabupaten/kota yang disebut mencapai 49 persen dipastikan akan menekan ruang fiskal dan berimbas pada kinerja pembangunan serta pelayanan publik di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Bukan hanya berpotensi menghambat proyek infrastruktur dan layanan dasar, koreksi anggaran ini juga mengancam pencapaian target RPJMD—yang sebagian diambil dari janji-janji politik saat pilkada.
Pengamat Kebijakan Publik FISIP ULM, Taufik Arbain, menilai respons pemerintah daerah tidak bisa berhenti pada resep lama seperti menaikkan PAD, mengendalikan belanja, memangkas perjalanan dinas, atau merombak ulang daftar prioritas.
“Pemprov Kalsel dan Pemkab/Kota perlu menggeser pendekatan ke collaborative governance—sesuatu yang selama ini tidak banyak dilirik,” ujarnya.
Menurut Taufik, inovasi kebijakan yang berani dan kerja sama antar-daerah mesti diposisikan sebagai garda terdepan efisiensi baru.
“Selama ini kita tampak terlalu nyaman dengan APBD masing-masing, sehingga upaya kolaboratif kurang dilirik dan belum terintegrasi ke perencanaan pembangunan serta penganggaran.
Tujuannya sederhana: efisiensi sekaligus efektivitas,” tegasnya.
Lebih jauh, Taufik menekankan banyak potensi kerja sama untuk mengerek mutu pelayanan publik sembari memicu efek pengganda ekonomi.
“Yang paling sederhana adalah konektivitas—jalan, sungai, jembatan—yang disusun lintas kabupaten/kota dan terintegrasi dalam rencana strategis pembangunan daerah.
Sarana publik yang hadir tepat lokasi dan tepat desain akan menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan, kabupaten yang bertumpu pada pertanian dan perkebunan sebaiknya memprioritaskan program penciptaan kerja dan penguatan PDRB non-pertambangan.
“Pemprov perlu mendorong inisiasi kolaborasi lintas kabupaten/kota dalam tiga simpul kawasan seperti Program Kolaborasi Banjarbakula , Program Kolaborasi Banua Enam, Program Kolaborasi Tanah Pesisir yang masing-masing memiliki kekhasan” papar Taufik.
Taufik menegaskan, pemerintah daerah harus menahan diri terhadap program populis yang lahir dari janji politik pendek, dan sebaliknya mengutamakan program teknokratis yang berdampak besar pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.
“Dampak seperti itulah yang secara langsung meredam tekanan fiskal,” ujar Koordinator S2 Magister Administrasi Publik FISIP ULM sekaligus Ketua Indonesian Association of Public Administration (IAPA) Kalsel itu.