BANJARMASIN – Anggota DPRD Banjarmasin Zainal Hakim menyoroti amburadulnya data penerima manfaat program jaminan sosial pemerintah. Menurutnya, validitas data menjadi kunci agar bantuan sosial, perlindungan kesehatan, dan ketenagakerjaan tepat sasaran.
“Kalau datanya amburadul, bantuan sosial dan program jaminan bisa salah sasaran. Padahal yang sangat membutuhkan justru bisa terlewat,” tegas politikus PKB itu, Kamis (21/8).
Ia mencontohkan, hasil Musyawarah Kelurahan (Muskel) semestinya dimanfaatkan sebagai basis penyusunan data yang lebih akurat. Data itu kemudian diintegrasikan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Data Terpadu Sosial Ekonomi (DTSK).
“Kalau data ini dikelola baik lalu dikolaborasikan dengan sistem pusat, maka cakupan jaminan sosial makin luas, termasuk bagi warga Banjarmasin yang selama ini belum tercover,” jelasnya.
Zainal menegaskan jaminan sosial bukan sekadar bantuan, melainkan hak dasar warga negara. Karena itu, akurasi data penting agar tidak terjadi ketidakadilan. “Kalau salah data, warga miskin yang semestinya berhak justru tidak dapat, sementara yang mampu malah menerima. Ini yang kita tidak mau terjadi,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD akan terus mendorong optimalisasi pendataan dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, sehingga manfaat program pemerintah benar-benar dirasakan warga yang membutuhkan.
Editor : Arief