BANJARBARU – Komisi II DPRD Kota Banjarbaru menyoroti serius persoalan tunggakan retribusi pasar yang mencapai miliaran rupiah. Temuan ini terungkap dalam rapat bersama Dinas Perdagangan di Ruang Intan, Gedung DPRD Banjarbaru, Selasa (19/8).
Anggota Komisi II, Emi Lasari, SE, menyebut Pasar Ulin Raya menunggak sekitar Rp2,4 miliar dari 510 unit, dengan 82 unit tidak difungsikan. Sedangkan Pasar Bauntung mencatat tunggakan lebih besar, sekitar Rp5 miliar dari 1.091 unit, dengan 104 unit tak aktif. “Kita sudah mendapatkan data lengkap, baik kios, los maupun lapak. Dengan data ini, langkah penyelesaian akan dibedakan,” ujarnya, Rabu (20/8).
Emi menegaskan, kontrak unit tidak aktif harus segera diputus agar bisa dialihkan ke pedagang lain. “Aturan kontrak sudah jelas, penyewa yang menunggak dua bulan berturut-turut dapat diputus perjanjiannya,” tegasnya.
Selain itu, DPRD mendorong lahirnya regulasi lebih kuat. Pemkot Banjarbaru kini menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) baru tentang retribusi pasar. Dewan juga mengingatkan agar praktik jual beli kios ilegal ditindak. “Kios dan los itu aset pemerintah, bukan untuk diperjualbelikan secara bebas. Kalau ini dibiarkan, masalah baru akan muncul,” ucap Emi.
Tak hanya soal tunggakan, DPRD juga menyoroti peningkatan fasilitas pasar. Tahun ini Pasar Bauntung mendapat anggaran perbaikan los basah berupa penggantian keramik dan penambahan troli. Sementara Pasar Ulin Raya diperbaiki dengan pemasangan paving block, kontainer sampah, hingga pengaspalan jalan. “Persoalan retribusi harus berjalan paralel dengan peningkatan fasilitas agar pedagang merasakan kehadiran pemerintah,” imbuhnya.
Komisi II kini mengantongi data by name by address pemilik unit menunggak. Data tersebut akan dievaluasi sesuai besarnya tunggakan dan kondisi unit. “Jika ada kios atau los yang tidak aktif serta pemiliknya tidak bisa diajak komunikasi, maka kontraknya akan diputus. Dengan begitu, persoalan tunggakan tidak lagi menjadi beban berlarut bagi pemerintah,” pungkas Emi.
Editor: Ramli Arisno
Editor : Arief