BANJARMASIN – Ongkos transportasi di Kota Banjarmasin ternyata selangit.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, warga rata-rata merogoh Rp852 ribu per bulan.
Menempatkan kota ini di urutan sembilan termahal se-Indonesia.
Fakta ini langsung membuat wakil rakyat angkat bicara.
“Legislatif dan eksekutif harus duduk bersama membuat solusi,” kata anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Hari Kartono, Jumat (15/8/2025).
Menurut politisi Gerindra ini, tingginya ongkos transportasi cukup aneh mengingat luas Kota Banjarmasin kurang dari 100 kilometer persegi.
“Seharusnya wilayah yang kecil tidak membuat ongkos membengkak,” ujarnya.
Meskipun demikian, data BPS itu dapat dijadikan acuan untuk pembenahan sistem transportasi, terutama layanan angkutan umum.
Komisi III sudah berulang kali membahas perbaikan layanan bersama Dinas Perhubungan (Dishub), termasuk pengembangan koridor Trans Banjarmasin.
“Ini akan jadi catatan penting yang akan kami bahas lebih lanjut,” sebutnya.
Kepala Dishub Kota Banjarmasin, Slamet Begjo menjelaskan sebelumnya, salah satu penyebabnya adalah rendahnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum.
“Saat ini, kami terus melakukan sosialisasi dan peningkatan layanan agar transportasi publik bisa menjadi pilihan utama warga,” jelasnya.
Belum terintegrasinya sistem angkutan umum juga membuat biaya transportasi membengkak.
Misalnya, penumpang dari Kayu Tangi menuju Terminal Pal 6 harus transit di Pasar Sentra Antasari.
Lalu membayar lagi untuk melanjutkan perjalanan.
“Ketika berganti angkutan, penumpang harus bayar lagi. Inilah yang membuat transportasi kita mahal dan tidak efisien,” beber Slamet.
Dishub tengah berkoordinasi dengan Pemprov Kalsel untuk merancang sistem transportasi terintegrasi, termasuk dalam hal pembayaran. Harapannya, warga cukup membayar sekali untuk satu perjalanan, meski harus berganti armada.
Banjarmasin memiliki empat koridor utama angkutan umum dengan total 17 unit armada.
Namun lebih 10 unit saja yang laik operasional.
Beberapa armada lainnya rusak akibat usia dan pemakaian.
“Target ke depan, jumlah koridor ditambah, dan sistem angkutan bisa terintegrasi penuh, baik dari sisi rute, armada, maupun pembayaran,” pungkas Slamet.
Editor : Eddy Hardiyanto