BANJARMASIN – Pembahasan dan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2025 kembali digelar di Gedung DPRD Banjarmasin.
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu poin yang disorot.
Di antara dinas yang menyampaikan program kerja adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman yang menyetor PAD dari rumah susun sewa (rusunawa).
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarmasin mengingatkan dinas penyumbang PAD agar tidak hanya sekadar angka di atas kertas.
Angka yang dipatok harus sejalan dengan upaya dan strategi pencapaian yang masuk akal.
"Target itu jangan hanya asal patok. Harus ada langkah-langkah yang konkret untuk mencapainya. Yang penting lagi, target itu rasional dan sesuai dengan potensi yang ada," tegas Anggota Bangar, Zainal Hakim, Senin (30/6)
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, dengan penyampaian target yang rasional, legislatif bisa lebih mudah memberikan dukungan anggaran. Sebab, dinas penghasil PAD juga punya gambaran yang realistis dan bisa dipertanggungjawabkan.
Tak hanya soal angka, Hakim juga menyinggung soal kualitas layanan rusunawa yang dikelola Disperkim. Ia mendorong agar Disperkim terus berinovasi untuk meningkatkan daya tarik hunian murah tersebut.
"Fasilitas harus terus ditingkatkan. Bukan cuma tempat tinggal, tapi juga kenyamanan dan kemudahan bagi penyewa, terutama warga yang sudah berumur (lansia)," ucapnya.
Ia mencontohkan, fasilitas seperti tangga atau akses ke lantai atas yang mudah dan ramah lansia harus diperhatikan. "Jangan sampai karena fasilitas minim, masyarakat jadi enggan memilih rusunawa sebagai tempat tinggal," imbuhnya.
Dia berharap agar target PAD 2025 benar-benar disusun dengan cermat, tidak muluk, dan tetap berpijak pada realita lapangan.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief