BANJARMASIN – Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Gusti Yuli Rahman, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) untuk bergerak cepat mencegah kebocoran anggaran daerah.
Ia menilai langkah ini penting demi memastikan dana publik dikelola secara efektif dan benar-benar menyasar kesejahteraan masyarakat.
“Langkah yang tepat dan komitmen dari semua pihak sangat dibutuhkan agar kebocoran anggaran dapat dicegah,” tegas politisi Partai Demokrat itu.
Gusti Yuli mendorong pemerintahan Yamin–Ananda untuk mengambil tindakan nyata, mulai dari peningkatan transparansi, pengawasan anggaran, hingga penerapan sistem manajemen keuangan yang baik.
Sektor retribusi dan pajak daerah juga dinilai perlu mendapat perhatian khusus. Sebagai kota perdagangan dan jasa, Banjarmasin memiliki potensi besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pengelolaan aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga masih belum optimal.
“DPRD sudah mengeluarkan banyak payung hukum untuk memperkuat penarikan PAD. Sayangnya, banyak potensi belum dimaksimalkan, seperti parkir liar dan usaha kuliner tanpa izin,” ujarnya.
Menurutnya, lokasi parkir ilegal dan cafe-resto tak berizin menjadi sumber kebocoran PAD yang cukup besar. Ia menuntut Pemko, melalui dinas terkait, untuk bertindak tegas. “Pemko harus berani menindak pelanggaran. Pembiaran hanya akan memperparah kebocoran,” tandasnya.
Gusti Yuli juga menekankan pentingnya implementasi peraturan daerah secara tegas. Ia yakin penegakan hukum yang konsisten dapat meningkatkan PAD sekaligus menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik.
“Ini saatnya pengawasan diperketat. Semua pelaku usaha wajib patuh aturan,” pungkasnya.
Editor: Ramli Arisno
Editor : Arief