BATULICIN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKB, Andi Asdar Wijaya, dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di ruang utama sidang, belum lama ini.
Agenda rapat membahas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Capaian opini WTP merupakan indikator penting atas komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar audit.
Mereka mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dengan baik.
“Kami berharap keberhasilan ini dapat ditingkatkan,” ujar Andi Asdar dalam keterangannya.
Fraksi PKB juga menekankan bahwa mempertahankan opini WTP bukan hanya soal penyusunan laporan, tetapi juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas aparatur, kedisiplinan kerja, serta penerapan sistem pengendalian internal yang konsisten di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Selain itu, Fraksi PKB mengingatkan agar seluruh rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK segera ditindaklanjuti.
Hal ini bertujuan agar tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan program kerja pemerintah di tahun 2025 dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
“Kami mendorong agar pengawasan internal di masing-masing SKPD benar-benar dioptimalkan, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.
Tak hanya menyoroti pencapaian, Fraksi PKB juga memberikan beberapa masukan terkait pengelolaan anggaran.
Salah satunya adalah perhatian terhadap besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada tahun 2024, yang dinilai perlu dikaji lebih mendalam agar tidak terulang pada tahun berjalan.
Fraksi juga mendorong pemerintah daerah agar melakukan evaluasi terhadap kinerja pendapatan daerah serta meningkatkan inovasi dalam menggali potensi penerimaan.
Sinergi dan kolaborasi antarlembaga disebut sebagai kunci dalam mendorong pencapaian target-target pembangunan daerah yang lebih merata dan berdampak.
Editor : Arif Subekti