KALIMANTAN Selatan tak bisa lagi bergantung pada pola bertani tradisional. Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, menilai sudah saatnya dunia pertanian di Kalsel masuk ke fase revolusi pertanian dengan pendekatan modern dan berorientasi bisnis.
“Pemprov memang sudah merancang konsep petani berbudaya korporasi dalam RPJMD 2025–2029, dan kami mendukung itu. Tapi tanpa revolusi pertanian secara menyeluruh, konsep ini tidak akan cukup,” tegas Firman, Selasa (11/6).
Firman, yang merupakan alumni Fakultas Pertanian ULM, menekankan bahwa perubahan pola pikir adalah kunci utama. Budaya korporasi menuntut petani berpikir profesional, bekerja secara kolektif, dan punya orientasi pasar.
“Ini bukan sekadar manajemen modern. Tapi bagaimana bertani itu efisien, terukur, dan punya daya saing,” katanya.
Namun ia mengakui, penerapan sistem ini tidak mudah. Dua tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya regenerasi petani dan kondisi lingkungan yang kian sulit diprediksi.
“Usia petani kita kebanyakan di atas 40 tahun. Sementara anak muda belum tertarik menekuni pertanian. Ini PR besar kita bersama,” ungkap wakil rakyat dari Dapil HSU, Balangan, dan Tabalong itu.
Dari sisi lingkungan, Firman menyoroti ancaman cuaca ekstrem, banjir, dan eksploitasi sumber daya yang berdampak langsung pada produktivitas pertanian.
“Tanpa rekayasa lingkungan dan infrastruktur yang memadai, petani akan terus kesulitan bertahan,” imbuhnya.
Ia mendorong pemerintah provinsi untuk berani berinvestasi besar pada sektor pertanian. Mulai dari pembangunan irigasi, penguatan rantai pasok, hingga peningkatan kapasitas SDM petani.
“Ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Harus ada kolaborasi antar-OPD, kerja sama dengan perguruan tinggi, dan keterlibatan swasta,” katanya.
Firman mencontohkan beberapa daerah yang sudah sukses menerapkan sistem korporasi pertanian, seperti Jawa Barat, Toraja, dan OKU di Sumsel.
“Mereka bisa, kita juga harus bisa. Kuncinya ada di kemauan politik dan sinergi semua pihak,” tegas pegiat LSM PUSAKA Tabalong ini.
Editor : Arief