RANTAU – Ketua DPRD Tapin, Achmad Riduan Syah menyampaikan selama beberapa waktu kepemimpinannya, tak sedikit masyarakat yang mengadu terkait konflik dengan perusahaan.
Namun dari permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat, ia mengakui tidak langsung mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di dewan.
“Jadi RDP merupakan solusi terakhir. Namun, terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif, baik ke masyarakat maupun perusahaan,” akunya, Rabu (7/5/2025).
Masyarakat biasanya mendatanginya ke kantor maupun ke rumah.
“Kebanyakan datang ke rumah. Mereka menceritakan keluh kesah terkait permasalahan yang dihadapi mereka,” ucapnya.
Setelah itu, ketua dewan memberikan saran dan solusi tentang permasalahan tersebut.
Kalau hasilnya mentok, mau tidak mau ia persilakan naik ke RDP.
“RDP itu hanya alternatif, karena secara persuasif mentok. Jadi lewat sanalah jalan lainnya,” ucapnya.
Untuk mekanisme RDP, yakni ada dasar dipermasalahkan lewat surat permohonan dari desa dan masyarakat, terutama untuk meminta mediasi dengan salah satu perusahaan.
“Kita lihat apa permasalahannya. Baru kita undang dinas terkait,” tegasnya.
Diberitahukannya, rata-rata konflik antara masyarakat dan perusahaan berdampak kepada masyarakat.
“Baik itu permasalahan lingkungan, pertanian, perkebunan, limbah dan lain-lain,” ucapnya.
Dalam RDP, ia menyatakan berusaha untuk berada di titik netral.
“Rata-rata memang ada solusi dan pemecahan masalah. Kalau sukses dan berhasil, sepakat mufakat, itu bonus bagi saya,” tuturnya.
Menurutnya, tidak semua permasalahan langsung diangkat ke RDP karena harus terlebih dahulu mendengar dulu apa masalahnya, atau bisa menelaah dulu.
“Jadi pada saat RDP, bisa menyesuaikan, pihak mana yang bisa dipanggil dan dilibatkan,” pungkasnya.
Editor : Eddy Hardiyanto